Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar: Persiapan Munas Bali Sudah Matang, Tak Mungkin Diundur Lagi

Kompas.com - 28/11/2014, 20:52 WIB
Fathur Rochman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung akhirnya mendukung pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar tetap diadakan di Bali pada 30 November hingga 3 Desember 2014 mendatang. Menurut Akbar, persiapan munas di Bali sudah matang.

"Memang dalam segi waktu segala persiapan dari DPP sudah jauh. Dari segi materi pelaksanaan, kepanitiaan, tempatnya, dan berbagai hal berkaitan persiapan munas sudah dikerjakan. Bahkan undangan ke DPD I dan II sudah jalan, sehingga tidak mungkin untuk dilakukan penundaan," ujar Akbar seusai melakukan pertemuan dengan Presiden Indonesia ke-3 BJ Habibie, di Wisma Habibie dan Ainun, Jalan Patra Kuningan XIII, Jumat (28/11/2014) malam.

Akbar mengatakan, meskipun munas tidak jadi diundur seperti saran dari Dewan Pertimbangan, dia berharap munas di Bali ini bisa menjadi titik awal untuk mencapai kesepakatan antara kubu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan kubu tim penyelamat Partai Golkar yang dipimpin oleh Agung Laksono.

"Tentu kita semua harus sukseskan tanggal 30 November mendatang. Dan jika sudah ada kesepakatan awal dari pihak-pihak itu, maka tentu sudah mulai kita letakkan dasar-dasarnya untuk menjadi acuan untuk menghadapi agenda-agenda ke depan," ucap Akbar.

Sebelumnya, Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar menyarankan agar Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar yang sedianya akan digelar di Bali pada 30 November 2014 hingga 3 Desember 2014 untuk diundur. Hal tersebut terkait bentrok fisik yang terjadi di kantor DPP Partai Golkar yang terjadi beberapa waktui lalu.

"Demi menghindari pertentangan dan situasi yang semakin tidak kondusif bagi soliditas partai, sebaiknya pelaksanaan Munas IX Partai Golkar pada tanggal 30 November - 3 Desember ditunda," ujar Akbar Tanjung dalam konferensi pers di rumahnya, di Jalan Purnawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2014) malam.

Menurut Akbar, bentrok yang terjadi di DPP beberapa waktu lalu tersebut dikhawatirkan akan merambah tempat-tempat lain, termasuk di Bali, yang notabene akan dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan Munas IX. Akbar mengatakan, diundurnya waktu pelaksanaan munas tersebut dapat digunakan untuk menyempurnakan persiapan munas, khususnya yang berkaitan dengan materi-materi munas.

"Terutama untuk merespons berbagai perkembangan dan dinamika internal dan eksternal partai," ucap Akbar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com