Idrus: Kalau Ada Politik Uang di Munas Golkar, Laporkan!

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan bahwa Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, Minggu lusa, akan berlangsung dengan baik. Ia menjamin penyelenggaraan Munas bebas dari politik uang.

"Saya jamin proses pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali pada 30 November tidak ada proses transaksi itu," kata Idrus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/11/2014).

Hal tersebut disampaikan Idrus untuk menanggapi tudingan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Ormas MKGR yang juga anggota tim penyelamat Partai Golkar, Zainal Bintang. Menurut Zainal, politik uang itu sekaligus upaya untuk membeli suara para pemegang suara di Munas Golkar, terutama DPD tingkat I dan DPD tingkat II. "Kalau ada yang melakukan transaksi dan diketahui, silakan dilaporkan saja," ujar Idrus.

Sebelumnya, Zainal mengaku mendapat laporan bahwa kubu Aburizal Bakrie berkeliling mencari dukungan ke daerah dengan imbalan uang muka Rp 250 juta untuk DPD I dan Rp 25 juta untuk DPD II. Menurut Zainal, uang diberikan untuk memenangkan Aburizal dalam pemilihan ketua umum di Bali. Zainal juga menuding Aburizal sudah melakukan politik uang sejak Munas VIII di Pekanbaru, Riau, pada 2009.

"Waktu (sebelum Munas, red) itu ada Rp 400 juta untuk satu DPD tingkat I dan Rp 200 juta untuk DPD tingkat II. Tapi, pas Munas uangnya tidak banyak (yang dikeluarkan). Karena waktu suaranya Bosnya Metro (Surya Paloh, red) dicolong 30 suara, masing-masing dapat Rp 1 miliar. Waktu itu, panitianya bilang, 'Ayo di sebelah kiri Anda semua ada snack.' Itu cuma alasan supaya uangnya diambil. Setelah diambil, dibuka di toilet Rp 1 miliar, uangnya dollar semua," kata Zainal di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (27/11/2014).