Benny Harman: Jokowi Jangan Intervensi Partai dan Otoriter seperti Orba

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi Demokrat Benny K Harman mengatakan, pemerintah telah melaksanakan tindakan otoriter dengan melarang pelaksanaan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali, 30 November mendatang. Menurut dia, kondisi seperti itu juga pernah terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru yang lalu.

"Saya minta pemerintah dan Presiden Jokowi tidak intervensi internal partai politik. Jangan gunakan cara-cara otoritarian seperti rezim Orba," kata Benny di Kompleks Parlemen, Rabu (26/11/2014).

Seperti diberitakan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno sebelumnya meminta agar aparat kepolisian tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Munas IX di Bali. Pertimbangan persoalan keamanan menjadi salah satu alasan permintaan Tedjo tersebut.

Benny menilai, langkah yang yang dilakukan Tedjo secara tidak langsung telah membunuh demokrasi. Sebab, upaya tersebut dapat berujung pada pelemahan peran partai politik dalam melakukan regenerasi.

Lebih jauh, Benny berpandangan, ada upaya-upaya tertentu yang ingin dilakukan pihak tertentu agar dapat menguasai semua partai politik. Melalui penguasaan tersebut, ia berpendapat, pihak tersebut ingin mencoba masuk menguasai parlemen.

"Ada semacam invisible power, tapi saya tidak mau menuduh who they are. Saya hanya menengarai tujuannya untuk menguasai dan mengendalikan parlemen," katanya.