Tak Kuasai Parlemen, Posisi Jokowi Dianggap Lemah

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Ade Mulyana, menilai, posisi Joko Widodo sebagai Presiden cenderung lemah karena tidak menguasai mayoritas pendukung di Dewan Perwakilan Rakyat. Ade mengatakan, parlemen yang masih dikuasai oleh Koalisi Merah Putih dapat mengancam jalannya pemerintahan Jokowi ke depan.

"Ini kali pertama ketika koalisi partai yang berkuasa tidak menguasai legislatif. Proses ini mengancam jalannya pemerintahan Jokowi secara efektif," kata Ade dalam rilis survei Jokowi Pasca-Naiknya BBM di Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Menurut Ade, kondisi ini berbeda dengan dua masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya. Saat itu, kata Ade, partai-partai pendukung pemerintahan menguasai mayoritas parlemen. "Ketika SBY waktu itu menguasai legislatif sering dapat penjegalan, apalagi Jokowi yang tidak menguasai parlemen," ujar dia.

Selain itu, kata Ade, Jokowi bukan merupakan figur sentral di partai politik mana pun. Ia mengatakan, meskipun dicalonkan oleh PDI Perjuangan, Jokowi tidak dapat mengontrol "partai banteng" itu karena kuatnya pengaruh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Peran Megawati terlihat lebih besar dibandingkan Jokowi. Jokowi masih hanya menjadi 'petugas partai' yang kapan pun bisa dicabut mandatnya," ujar Ade.

Ade mengatakan, dukungan kepada Jokowi makin melemah dengan munculnya kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Berdasarkan hasil survei LSI, tingkat ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan yang semula 81 persen, merosot menjadi 44,94 persen responden, yang puas dengan kinerja Jokowi.

"Padahal, Jokowi sangat membutuhkan dukungan publik di tengah ketidakberdayaan dirinya dan koalisi pendukungnya menguasai parlemen," kata Ade.