Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Ungkap Politikus Partai Golkar yang Dipecat Akan Menjabat Kepala BNP2TKI

Kompas.com - 21/11/2014, 18:28 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan jika politikus Partai Golkar Nusron Wahid bakal menjabat kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Saat ditanya apakah Nusron yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepaa BNP2TKI, Kalla mengatakan bahwa yang bersangkutan baru sah menjabat jika sudah dilantik.

“Ya, setelah dilantik baru sah,” kata Kalla di Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Kalla juga menegaskan bahwa Nusron tetap politikus Partai Golkar, meskipun telah dipecat dari Partai Golkar karena mendukung Jokowi-JK. Dukungan Nusron terhadap Jokowi-Kalla ini berseberangan dengan arah politik Partai Golkar yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa

Menurut Kalla, pemberian jabatan Kepala BNP2TKI kepada Nusron ini bukan sebagai 'imbalan' setelah Nusron dipecat dari Partai Golkar gara-gara mendukung Jokowi dan Jusuf Kalla saat masa kampanye. “Bukan, dia (Nusron) kan tetap Golkar, buktinya tetap anggota DPR,” ujar Kalla.

Sebelumnya Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo akan melantik kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada pekan depan. Keputusan Presiden untuk kedua orang yang ditempatkan di kedua lembaga itu telah dibuat dan hanya menunggu tanda tangan Kepala Negara.

Andi menuturkan, Keppres itu sudah mencantumkan nama calon yang akan dilantik oleh Jokowi. Namun, Andi belum mau mengungkap nama yang tertera dalam Keppres itu. Dia hanya menyebutkan bahwa Keppres sudah diantarkan ke meja kerja Presiden.

Saat ditanya soal nama politikus Partai Golkar, Nusron Wahid, yang dikabarkan mendapat posisi Kepala BNP2TKI, Andi pun terdiam sesaat. "Kalian kan tahu saya enggak akan jawab kalau nama. Tunggu saja Keppresnya," kata Andi.

Sebelumnya, Nusron Wahid sempat diwacanakan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Nusron dianggap berjasa dalam kampanye Presiden Jokowi lalu dengan menggalang dukungan dari pihak internal Partai Golkar bersama politisi muda lain serta dari kalangan Nahdlatul Ulama.

Nusron saat ini masih menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar 2014-2019 dan juga Ketua Umum GP Anshor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus TPPU SYL, KPK Sita Mercedes Benz Sprinter yang Disembunyikan di Pasar Minggu

Kasus TPPU SYL, KPK Sita Mercedes Benz Sprinter yang Disembunyikan di Pasar Minggu

Nasional
BMKG Prediksi Banjir Bandang di Sumbar sampai 22 Mei, Imbau Warga Hindari Lereng Bukit

BMKG Prediksi Banjir Bandang di Sumbar sampai 22 Mei, Imbau Warga Hindari Lereng Bukit

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

Nasional
Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Nasional
Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Nasional
Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Nasional
BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

Nasional
Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Nasional
Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Nasional
Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Nasional
Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Nasional
MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com