JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo belum ada rencana berkunjung ke Batam untuk mengatasi persoalan konflik TNI dan Polri di sana. Jokowi meminta agar pucuk pimpinan terkait bisa menuntaskan persoalan di Batam sehingga tidak menjadi persoalan tingkat nasional.
"Belum, sebisa mungkin yang dilakukan ini adalah de-eskalasi, jadi tidak menaikkan masalahnya ke level tinggi nasional," ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan, Jumat (21/11/2014).
Andi mengungkapkan, Presiden Jokowi menghargai upaya yang dilakukan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Soerya Respationo yang langsung melakukan mediasi pada malam itu juga. Dia menjelaskan, lantaran pemerintah daerah sudah berhasil mengendalikan situasi, pemerintah menilai Presiden tidak perlu langsung turun ke lapangan.
"Itu sudah cukup untuk sementara," imbuh Andi.
Lebih lanjut, Andi menuturkan, Jokowi menginstruksikan agar konflik di Batam bisa diselesaikan secara permanen. Gejala kekerasan yang ada di kedua institusi, kata Andi, baru sebatas permukaan, apalagi peristiwa bentrok TNI dan Polri di Batam terus berulang.
"Presiden betul-betul ingin melihat sampai akar masalah, apakah ini akar masalahnya profesionalisme, apakah akar masalahnya kesejahteraan, apakah masalahnya ketegangan institusional," ucap dia.
Tak hanya di Batam, Andi mengungkapkan Presiden juga melihat gejala yang sama terjadi di Sumatera Utara, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat. "Presiden meminta supaya solusi permanennya dicari, ke akar masalahnya itu, diminta segera dilaporkan ke Presiden dari Menko Polhukam," ucap Andi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.