Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Kaji Wacana Masukkan Polri dalam Struktur Formal Paspampres

Kompas.com - 19/11/2014, 08:32 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengkaji serius wacana dimasukkannya anggota Polri sebagai bagian dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Saat ini, Paspampres masih berada di bawah koordinasi Panglima TNI.

"Presiden minta (polisi jadi Paspampres) itu dikaji karena organisasi Paspampres di bawah komando TNI, jadi perlu dipikirkan bagaimana bentuk keterlibatan Polri dalam organisasi Paspampres itu," kata Andi, di Istana Kepresidenan, Selasa (18/11/2014).

Andi mengungkapkan, dalam praktik di lapangan selama ini, pengawalan presiden selalu melibatkan TNI, Polri, dan intelijen. Presiden meminta agar keterlibatan Polri bisa diformalkan.

"Jadi ring 2, ring 3 Presiden dari polisi. Sifatnya berupa satgas ad hoc, jadi ditempatkan di Paspampres grup A (presiden), grup B (wakil presiden), grup C (tamu kehormatan negara), dan grup D (mantan presiden dan mantan wakil presiden)," papar Andi.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan belum tahu pasti struktur baru yang rencananya akan dibentuk Presiden terkait grup Paspampres. Sebagai panglima tertinggi, menurut dia, Presiden Jokowi memiliki wewenang melakukan perubahan.

Namun, Moeldoko berpendapat, posisi Polri dalam Paspampres nantinya tetap akan dibedakan dari anggota TNI.

"Posisinya nanti kita lihat, posisinya mungkin tidak di struktur pasukan. Ya gitu, strukturnya kan di bawah struktur Panglima TNI," kata dia.

Paspampres adalah satuan khusus yang dibentuk TNI untuk pengawalan VVIP. Mereka yang tergabung dalam Paspampres adalah para prajurit terlatih yang memang mendapat latihan khusus pengawalan presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Ridwan Kamil Cocok Masuk Jakarta, Ungkit Jokowi dari Solo

Demokrat Anggap Ridwan Kamil Cocok Masuk Jakarta, Ungkit Jokowi dari Solo

Nasional
Sekjen PKS Sebut Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Sekjen PKS Sebut Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Nilai Pintu Koalisi Masih Terbuka Meski PKS Usung Anies-Sohibul di Jakarta

PDI-P Nilai Pintu Koalisi Masih Terbuka Meski PKS Usung Anies-Sohibul di Jakarta

Nasional
Tinjau RSUD di Barito Timur, Jokowi Soroti Kurangnya Dokter Spesialis

Tinjau RSUD di Barito Timur, Jokowi Soroti Kurangnya Dokter Spesialis

Nasional
PDN Kena 'Ransomware', Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

PDN Kena "Ransomware", Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

Nasional
Jokowi Persilakan KPK Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden

Jokowi Persilakan KPK Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden

Nasional
PKS Klaim Tolak Tawaran Kursi Bacawagub DKI dari KIM, Pilih Usung Anies-Sohibul

PKS Klaim Tolak Tawaran Kursi Bacawagub DKI dari KIM, Pilih Usung Anies-Sohibul

Nasional
Penangkapan 103 WNA Terkait Kejahatan Siber Berawal dari Imigrasi Awasi Sebuah Vila di Bali

Penangkapan 103 WNA Terkait Kejahatan Siber Berawal dari Imigrasi Awasi Sebuah Vila di Bali

Nasional
Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Kemensetneg: Presiden Sendiri yang Memilih Lokasi

Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Kemensetneg: Presiden Sendiri yang Memilih Lokasi

Nasional
Serangan Siber PDN Dinilai Semakin Menggerus Kepercayaan Publik

Serangan Siber PDN Dinilai Semakin Menggerus Kepercayaan Publik

Nasional
Publik Dirugikan 'Ransomware' PDN Bisa Tuntut Perdata Pemerintah

Publik Dirugikan "Ransomware" PDN Bisa Tuntut Perdata Pemerintah

Nasional
KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran di 4 Pelabuhan

KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran di 4 Pelabuhan

Nasional
Notifikasi Dampak 'Ransomware' PDN Nihil, Sikap Pemerintah Dipertanyakan

Notifikasi Dampak "Ransomware" PDN Nihil, Sikap Pemerintah Dipertanyakan

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengerukan Jalur Pelayaran di 4 Pelabuhan

KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengerukan Jalur Pelayaran di 4 Pelabuhan

Nasional
Duet Anies-Sohibul Dinilai Tak Realistis, PKS: Ini Pasangan Ideal, Punya Wawasan Global

Duet Anies-Sohibul Dinilai Tak Realistis, PKS: Ini Pasangan Ideal, Punya Wawasan Global

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com