Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kepala BIN Baru Harus Mampu Menangkal Proxy War"

Kompas.com - 12/11/2014, 11:51 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Badan Intelijen Negara ke depannya diprediksi akan berhadapan dengan tantangan yang lebih berat, yakni proxy war. Untuk itu, diperlukan kepala BIN yang mampu menangkal terjadinya serangan proxy war itu.

Hal itu dikatakan pengamat intelijen Susaningtyas Kertopati kepada Kompas.com, Rabu (12/11/2014).

Mantan anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan, tren proxy war yang saat ini terjadi tentu berpotensi merongrong kedaulatan NKRI.

“Seyogianya mengerti mengatasi perang non-tradisional sehingga juga paham intelijen pertahanan, keamanan, ekonomi, cyber, bahkan proxy,” kata perempuan yang akrab disapa Nuning itu.

Ia menjelaskan, proxy war merupakan kondisi perang di mana dua pihak yang saling berseteru tidak melakukan kontak serangan secara langsung. Serangan dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga sebagai alatnya. Biasanya, kata dia, target serangan proxy war ini adalah sumber daya alam suatu negara.

“Sederhananya, proxy war itu suatu upaya penguasaan SDA kita dengan menggunakan pihak ketiga sehingga tak terasa kehadirannya,” kata dia.

Ia menambahkan, kepala BIN yang baru juga harus memiliki pola kerja yang matang dalam mengelola informasi. Kesalahan dalam mengelola informasi tentu akan berakibat fatal dalam pengambilan suatu kebijakan.

“BIN harus jadi shield negara, dan jadi mata, hidung, telinga presiden sebagai kepala negara dan panglima tertinggi TNI dan Polri untuk menentukan kebijakan politis dan teknis,” katanya.

Nuning mengingatkan bahwa produk intelijen yang diserahkan oleh BIN menjadi salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan oleh presiden. Sedianya, informasi yang diolah tentu tidak hanya harus lengkap, tetapi juga harus cepat.

“Salah info atau keterlambatan info ke presiden akan dibayar mahal oleh pemerintah dan menentukan kredibilitas presiden di mana masyarakat dan dunia internasional,” katanya.

Jika dilihat dari ritme kerja Presiden Joko Widodo, ujar Nuning, maka sosok kepala BIN selanjutnya adalah sedikit bicara, tetapi banyak kerja. Meski begitu, ia tetap menekankan bahwa penguasaan atas bidang intelijen, khususnya early detection dan early warning, menjadi sebuah keharusan.

“Bahaya sekali kalau BIN dipimpin oleh orang yang tak punya integritas dan ambivalen dalam loyalitasnya,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Mendapatkan Simpati Publik

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Mendapatkan Simpati Publik

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Nasional
Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Nasional
Ganjar Yakin Megawati Sampaikan Sikap Politik PDI-P untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran Saat Kongres Partai

Ganjar Yakin Megawati Sampaikan Sikap Politik PDI-P untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran Saat Kongres Partai

Nasional
Persiapan Peluncuran GovTech Makin Matang, Menteri PANRB: Langkah Akselerasi Transformasi Digital Indonesia

Persiapan Peluncuran GovTech Makin Matang, Menteri PANRB: Langkah Akselerasi Transformasi Digital Indonesia

Nasional
Megawati Minta Krisdayanti Buatkan Lagu 'Poco-Poco Kepemimpinan', Sindir Pemimpin Maju Mundur

Megawati Minta Krisdayanti Buatkan Lagu "Poco-Poco Kepemimpinan", Sindir Pemimpin Maju Mundur

Nasional
Marinir TNI AL Persiapkan Satgas untuk Jaga Perbatasan Blok Ambalat

Marinir TNI AL Persiapkan Satgas untuk Jaga Perbatasan Blok Ambalat

Nasional
PDI-P Perketat Sistem Rekrutmen Anggota, Ganjar: Itu Paling 'Fair'

PDI-P Perketat Sistem Rekrutmen Anggota, Ganjar: Itu Paling "Fair"

Nasional
Coba Itung Utang Negara, Megawati: Wow Gimana Ya, Kalau Tak Seimbang Bahaya Lho

Coba Itung Utang Negara, Megawati: Wow Gimana Ya, Kalau Tak Seimbang Bahaya Lho

Nasional
Megawati: Kita Cuma Seperempat China, Gini Saja Masih Morat-Marit dan Kocar-Kacir Enggak Jelas

Megawati: Kita Cuma Seperempat China, Gini Saja Masih Morat-Marit dan Kocar-Kacir Enggak Jelas

Nasional
PDI-P Perketat Diklat untuk Caleg Terpilih Sebelum Bertugas

PDI-P Perketat Diklat untuk Caleg Terpilih Sebelum Bertugas

Nasional
Pengamat Sebut Hasil Rakernas 5 PDI-P Jadi Sinyal Partai Banteng Oposisi Prabowo-Gibran

Pengamat Sebut Hasil Rakernas 5 PDI-P Jadi Sinyal Partai Banteng Oposisi Prabowo-Gibran

Nasional
98 Persen Jemaah Gelombang Pertama Belum Pernah Berhaji

98 Persen Jemaah Gelombang Pertama Belum Pernah Berhaji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com