Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yuddy Chrisnandi Sebut Menteri adalah Orang Terpilih yang Tak Perlu Dites Urine

Kompas.com - 06/11/2014, 17:35 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menilai, seorang menteri tidak perlu dites urine. Yuddy meyakini bahwa para menteri tidak ada yang menggunakan narkotik dan obat-obatan terlarang karena dipilih melalui proses penelusuran rekam jejak yang panjang.

"Menteri kan orang terpilih yang proses penetapannya melalui proses yang panjang, rekam jejak yang tidak sebentar. Jadi kami meyakini orang-orang pilihan tidak akan mengecewakan. Kalau mengecewakan kan presiden tinggal memberhentikanya," kata Yuddy di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (6/11/2014).

Menurut Yuddy, tes urine perlu dilakukan di lingkungan aparatur sipil negara. Kementerian PAN dan RB akan menggandeng Badan Narkotika Nasional untuk melakukan tes urine terhadap penyelenggara negara.

Yuddy menilai, penyelenggara negara yang harus dites urine sedianya hanya sampai eselon I ke bawah.

"Kalau menteri ya enggak usahlah. Enggak mungkin menteri menggunakan narkoba, jadi eselon I ke bawah," kata dia.

Menurut dia, tes urine para menteri cukup diwakili oleh dirinya selaku Menteri PAN dan RB. "Menteri enggak perlu, kalau saya kan boleh, satu sampel aja," ujar Yuddy.

Politikus Partai Hanura ini mengatakan bahwa tes urine terhadap pegawai negeri sipil harus segera dilakukan. Kementerian PAN dan RB siap menandatangani nota kesepahaman dengan BNN.

Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman tersebut, Kementerian PAN dan RB akan mengeluarkan edaran untuk aparatur negara baik pusat maupun daerah untuk bersedia dites narkoba.

Yuddy juga mengaku siap menindak tegas PNS yang terbukti menggunakan narkotik dan obat-obatan terlarang.

"Harus diberikan sanksi administratif, diberhentikan dari posisi jabatan," kata Yuddy.

Sebelumnya, Kepala BNN Komjen (Pol) Anang Iskandar mengaku, pihaknya siap melakukan tes urine terhadap pegawai negeri sipil atas permintaan Yuddy. Menurut Anang, tes urine bisa segera dimulai, bahkan bisa saja dimulai pekan depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com