Bertemu Fadli Zon, Buruh Mengadu soal Kenaikan Harga BBM dan Upah Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah buruh yang mewakili berbagai organisasi bertemu dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Mereka mengadukan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan masih rendahnya upah minimum regional.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal tampak mewakili para buruh tersebut untuk berbicara. Adapun Fadli ditemani oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf, dan Ketua Komisi VII Kardaya Warnika.

"Buruh di seluruh Indonesia semuanya menolak kenaikan harga BBM," kata Iqbal dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2014).

Iqbal menjelaskan, ada berbagai alasan mengapa buruh menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Yang paling mendasar adalah kondisi ekonomi para buruh yang akan semakin sulit. "Kalau BBM naik sampai Rp 3.000 (per liter), daya beli buruh bisa turun sampai 50 persen. Ada komponen sewa rumah, ongkos transportasi, dan bahan pokok yang naik," ujarnya.

Menurut Iqbal, kondisi tersebut akan dipersulit dengan UMR rendah. Di Jakarta yang menjadi patokan, misalnya, Iqbal menilai upah buruh masih jauh dari kata layak. Pada Januari lalu, gaji buruh Ibu Kota naik Rp 200.000. Jika kenaikan BBM benar-benar terjadi, Iqbal menaksir pengeluaran buruh akan bertambah Rp 350.000 hingga Rp 400.000 per bulan.

"Buruh akan tambah miskin, tadinya near poor menjadi poor. Yang poor akan menjadi poor total," kata dia.

Setelah itu, beberapa perwakilan buruh lain juga menyatakan pendapat masing-masing dalam waktu yang lebih singkat.

Fadli berjanji akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Namun, dia mengingatkan bahwa saat ini DPR tidak lagi punya wewenang untuk tidak mengizinkan pemerintah menaikkan harga BBM. Keputusan sepenuhnya ada di tangan pemerintah. "Tapi, kita akan berusaha yang terbaik untuk mendengar suara rakyat, mendengar suara buruh," ujarnya.