Program "Kartu Sakti" Jokowi Rentan Bermasalah di DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo harus berhati-hati dalam melaksanakan program-program unggulan yang menjadi janji kampanyenya. Jika salah melangkah, peluncuran program yang dimaksudkan baik dapat menemui sejumlah masalah jika dilakukan tak sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisyam menjelaskan, dia masih tak memahami sumber dana yang digunakan pemerintahan Jokowi untuk membiayai program Kartu Indonesia Pintar. Padahal, dalam APBN 2014, tak ada mata anggaran untuk program tersebut dan perubahannya harus melalui persetujuan DPR.

"Jika dilakukan sebelum ada perubahan di mata anggaran, itu bisa berujung pidana. Nanti urusannya ada BPK, ada KPK," kata Ridwan, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Menurut Ridwan, Jokowi sengaja meluncurkan KIP pada awal-awal pemerintahannya untuk menjaga kepercayaan publik. Terlebih lagi, KIP merupakan salah satu program unggulan yang sering dijanjikan Jokowi pada masa kampanye.

Politisi Partai Golkar ini hanya berharap ketergesaan Jokowi meluncurkan KIP tidak meninggalkan permasalahan di belakangnya. Selain itu, ia juga berharap agar pemerintah segera mengirimkan utusannya untuk menjelaskan secara rinci mengenai program tersebut.

"Tujuannya baik, tapi caranya bisa salah. Itu menurut kita karena belum ada penjelasan dari pemerintah," ujarnya.

Presiden Jokowi meluncurkan program KIP pada Senin (3/11/2014) di Jakarta. Kartu ini dianggap penyempurnaan dari program Bantuan Siswa Miskin yang telah digulirkan oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.