Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Akan Fasilitasi Pemulangan Jenazah WNI yang Dibunuh di Hongkong

Kompas.com - 04/11/2014, 17:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Luar Negeri sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga Sumarti Ningsih, warga negara Indonesia yang dibunuh oleh seorang pria berkebangsaan Inggris di Hongkong. Pemerintah akan memfasilitasi rencana pemulangan jenazah.

"Kemenlu melalui Dirjen Perlindungan WNI di luar negeri sudah melakukan kontak langsung dengan keluarga untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut tentang bagaimana pengiriman jenazah yang sudah terkonfirmasi sebagai WNI," ujar Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Namun, Retno belum mau menjelaskan detail rencana pemulangan jenazah itu. Dia mengatakan, Kemenlu langsung mengontak pihak keluarga setelah diketahui bahwa korban pembunuhan di Hongkong adalah WNI.

Untuk penanganan kasus, Retno menyatakan bahwa tersangka, yakni Rurik Jutting, akan segera menjalani sidang perdana. Adapun rekonstruksi kasus pembunuhan akan dilakukan pada 7 November.

"Di KJRI Hongkong ada atase kepolisian dan kejaksaan. Kami terpadu jadi satu dalam mengawal perlindungan ke WNI," kata Retno.

Rurik Jutting ditangkap setelah polisi menemukan dua korban di apartemennya di wilayah Wan Chai pada Sabtu (1/11/2014) dini hari. Kedua korban dilaporkan sering berada di kawasan hiburan Wan Chai. Saat ditemukan, korban dalam kondisi luka-luka di bagian leher. Jasad perempuan lainnya ditemukan di dalam koper.

Asisten komandan distrik, Wan Siu-hung, mengatakan bahwa perempuan yang ditemukan di dalam koper "sudah cukup lama" meninggal dan memiliki luka-luka di leher.

Jutting diketahui telah mengundurkan diri dari pekerjaannya di Bank of America Merrill Lynch seminggu lalu. Sebuah profil di LinkedIn yang menggunakan namanya menyebutkan bahwa dia adalah lulusan Universitas Cambridge.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com