Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Nilai Ruangan di DPR Kurang Memadai

Kompas.com - 01/11/2014, 15:21 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengakui bahwa ruangan untuk anggota DPR yang tersedia saat ini tidak memadai. Oleh karena itu, menurut Mahfudz, DPR memerlukan ruangan baru.

"Untuk kebutuhan gedung akibat penambahan anggota, iya (setuju). Nah, Apakah dengan pembangunan gedung baru atau dengan pemanfaatan yang ada, itu opsi yang perlu dikaji," ujar Mahfudz, usai menghadiri diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (1/11/2014).

Mahfudz mengatakan, perlunya penambahan ruangan tersebut mengacu pada UU MD3 yang menyatakan adanya penambahan staf ahli dan anggota alat kelengkapan Dewan (AKD).

"Kondisi ruangan di DPR memang kurang memadai," ucap Mahfudz.

Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono mengatakan, banyak ruangan dan fasilitas di Gedung DPR yang tidak layak. Ruangan-ruangan yang ada, kata Roem, tidak memadai untuk kegiatan DPR sehingga harus dibangun gedung baru. 

Ia memberi contoh ruangan untuk anggota yang dianggap terlalu kecil dan toilet yang dipakai 8-9 orang. Anggota DPR ingin ruangan mereka seluas 16x16 meter. (baca: Tolak Ruangan Sempit dan Toilet Dipakai Beramai-ramai, DPR Akan Bangun Gedung Baru)

Adapun Ketua DPR Setya Novanto menilai bahwa sejauh ini belum ada rencana untuk pembangunan gedung baru untuk parlemen. Menurut dia, saat ini DPR periode 2014-2019 baru mulai bekerja dan masih banyak hal penting lain yang harus diselesaikan.

Wacana pembangunan gedung baru DPR sempat muncul ketika periode 2009-2014. Setelah dikritik publik, rencana tersebut dibatalkan. (baca: Gedung Mewah Wakil Rakyat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com