Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu KMP Nilai KIH Kecewa dengan Jokowi

Kompas.com - 01/11/2014, 13:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq menilai bahwa manuver fraksi kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR tidak semata karena kekecewaan atas fraksi kubu Koalisi Merah Putih yang menguasai DPR. Ia menuding manuver tersebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Memang ada kekecewaan karena mereka tak mendapat kursi pimpinan di DPR. Yang kedua, mungkin ada unsur kekecewaan karena tidak diakomodasi dalam pembentukan kabinet," ujar Mahfudz dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2014).

"Itu pasti ada hubungannya. Ini kan seperti orang yang sedang ingin menaikkan posisi tawar, baik dengan (kekuatan politik lain di) DPR RI, maupun dengan pemerintah saat ini," lanjut Mahfudz.

Kecurigaan Mahfudz tersebut muncul lantaran pimpinan partai politik KMP telah menggelar rangkaian komunikasi dengan Jokowi, mulai dari Ketua Umum Partai Aburizal Bakrie hingga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Komunikasi itu berjalan lancar. KMP sepakat mendukung pemerintah tanpa menghilangkan aspek kritik membangun. (Baca: Aburizal Pastikan KMP Beri Solusi Saat Kritik Pemerintahan Jokowi)

"Akan tetapi, begitu hasilnya dibawa lagi ke tataran di bawah, kenapa kok jadi terpental lagi. Ini yang membuat kami bingung. Maunya apa? Enggak jelas juga mereka," ujar Ketua Komisi I DPR itu.

Mahfudz berkesimpulan, ada persoalan yang belum tuntas di tataran kader partai politik yang tergabung dalam KIH. Semua pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR, lanjut Mahfudz, sudah sesuai dengan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), serta Tata Tertib DPR.

Fraksi PDI-P, PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Fraksi PPP sudah diberi ruang mengajukan nama calon pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR lain, tetapi tidak pernah mengajukan. Mahfudz lalu meminta KIH realistis dengan kondisi yang ada.

Sebelumnya, fraksi kubu KIH membentuk struktur pimpinan DPR RI tandingan. Mereka tidak mengakui kepemimpinan Setya Novanto sebagai Ketua DPR dan empat wakilnya, yakni Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan.

Pimpinan DPR RI versi KIH terdiri dari Ketua DPR RI Ida Fauziah (PKB), serta empat Wakil Ketua DPR RI, yakni Effendi Simbolon (PDI-P), Iskandar Prasetyo (Partai Hanura), Syaifullah Tamliha (PPP), Supriadin (Nasdem). 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Nasional
Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Nasional
Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta 'Reimburse' Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta "Reimburse" Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Nasional
KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

Nasional
Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Nasional
Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Nasional
Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Nasional
KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

Nasional
Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com