Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Diminta Jamin Hak Pekerja Harian "Jurnal Nasional" yang Ditutup

Kompas.com - 31/10/2014, 19:34 WIB
Laksono Hari Wiwoho

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Para pekerja di surat kabar Jurnal Nasional meminta mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan solusi atas pemberhentian harian tersebut. Mereka meminta agar karyawan tidak menjadi korban pemutusan hubungan kerja.

Ketua Umum Dewan Pengurus Serikat Pekerja Jurnal Nasional (SP Jurnas) Friederich Batari mengatakan, karyawan PT Media Nusa Pradana (penerbit Jurnas) berharap agar SBY selaku penggagas dan pendiri harian Jurnal Nasional mengambil langkah-langkah penyelamatan media cetak tersebut. "Termasuk menjamin hak-hak karyawan atau wartawan," kata Friederich dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (31/10/2014).

Menurut Friederich, manajemen harian tersebut secara sepihak mengumumkan bahwa harian itu akan beralih sepenuhnya menjadi media online Jurnas.com mulai Sabtu (1/11/2014) besok. Dengan demikian, koran tersebut akan berhenti terbit mulai besok.

Ia menyatakan, Serikat Pekerja Jurnal Nasional telah mengupayakan pertemuan karyawan dan wartawan dengan Direktur PT Media Nusa Pradana Rommy Fibri. Namun, Rommy menyatakan bahwa keberlangsungan media cetak tersebut bergantung pada penyandang dana, yakni mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.

"Hati saya berpihak kepada nasib karyawan. Tapi, saya kan tidak bisa berbuat banyak karena semuanya bergantung pada penyandang dana kita," kata Rommy seperti dikutip Friederich.

Dalam pertemuan tersebut, kata Friederich, Rommy menyatakan bahwa harian Jurnas akan berhenti operasi dan beralih ke media online Jurnas.com. Friederich menilai harian tersebut telah menjadi salah satu media massa yang selalu dibaca SBY saat menjabat Presiden RI.

Friederich meminta kepada Rommy agar karyawan tidak menjadi korban pemutusan hubungan kerja. Serikat Pekerja Jurnal Nasional akan segera membentuk tim untuk mengaudit keuangan perusahaan PT Media Nusa Pradana.

"Pak Rommy menyatakan tidak akan menghalangi dan justru memfasilitasi SP Jurnas dalam melakukan audit," kata Friederich.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com