Senin Pekan Depan, Jokowi Luncurkan Kartu Sejahtera dan Kartu Pintar

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo akan meluncurkan program Kartu Keluarga Sejahtera dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada Senin (3/11/2014). Rencana peluncuran dua program itu telah dimatangkan dalam rapat gabungan tujuh kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Puan Maharani, Jumat (31/10/2014) di Jakarta.

Puan menjelaskan, Presiden Jokowi menginginkan agar program ini segera diluncurkan sehingga masyarakat miskin dan rentan miskin dapat menikmati fasilitas yang lebih baik dari sebelumnya. Program ini akan difokuskan di 19 provinsi yang disentuh secara bertahap. Adapun peluncuran akan dilakukan di Jakarta, Mamuju Utara, Jembrana, Pematang Siantar, Kota Kupang, Kota Semarang, dan Kota Balikpapan.

"Pak Presiden ingin masyarakat secepatnya merasakan fasilitas yang lebih baik dari sebelumnya," kata Puan.

Di lokasi yang sama, Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, sasaran penerima KIS pada tahun ini mencapai 432.000 jiwa. Jumlah tersebut berasal dari 1,7 juta jiwa dengan kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tidak masuk dalam penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

"Perbedaan KIS dengan JKN adalah adanya 400.000 PMKS yang mendapatkan (KIS), termasuk bayi yang baru lahir, mereka akan langsung menerima," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa sumber dana program ini mencapai Rp 6 triliun. Dana itu berasal dari dana bantuan sosial di Kementerian Sosial.

Program KIS akan diberikan secara bertahap. Setelah menyentuh 432.000 jiwa pada 2014, pada 2015 penerimanya akan mencapai 1,7 juta jiwa atau seluruh masyarakat yang masuk kategori PMKS. "Nanti penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, anak panti asuhan akan mendapatkan KIS," ujar Khofifah.

Menteri Kebudayaan serta Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan menuturkan, penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) baru akan dilakukan pada awal tahun ajaran 2015. Pada tahap awal, KIP akan menyentuh 152.434 siswa di jenjang SD, SMP, SMA/SMK. Data yang digunakan dalam menyalurkan KIP adalah data Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang telah digulirkan pada era pemerintahan sebelumnya. Perbedaannya adalah, KIP memasukkan komponen masyarakat yang masuk kelompok rentan miskin. "Pada fase berikutnya akan ada peningkatan jumlah penerima," ujar Anies.