Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andi Widjajanto: Seleksi Calon Menteri 99 Persen, Semua Pos Sudah Terisi

Kompas.com - 23/10/2014, 20:18 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan, proses seleksi calon menteri sudah rampung, Kamis (23/10/2014) sore. Semua posisi kementerian sudah diisi oleh para kandidat yang dipilih Presiden Joko Widodo.

"Seleksinya 99 persen selesai tadi sore. Tadi sampai jam 4 sore, relatif semua posisi itu sudah terisi oleh kandidat-kandidat," kata Andi, di Istana Kepresidenan, Kamis.

Andi mengatakan, dalam seleksi ini, tak semua calon menteri dipanggil Jokowi karena ada beberapa posisi yang akan diisi oleh orang dekat Jokowi.

"Pak Jokowi kenal baik, sudah bekerja sekian lama, jadi tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan ke Istana. Pak Jokowi cukup menelepon untuk menanyakan kesediaan," kata dia.

Total ada 34 kementerian dalam kabinet Jokowi-JK. Berdasarkan catatan Kompas.com, 34 kementerian itu dibagi ke dalam empat kementerian koordinator yakni Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Koordinator Kemaritiman; Kementerian Koordinator Perekonomian; dan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Di bawah Kemenko Polhukam ada enam kementerian dan empat lembaga yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sedangkan empat lembaga yakni Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, TNI, dan Polri.

Kemenko Kemaritiman terdiri dari empat kementerian yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian ESDM.

Di bawah Kemenko Perekonomian, terdapat Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, dan Kementerian Agraria Tata Ruang (Kepala BPN).

Sementara itu, di bawah Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yaitu Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Budaya dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Riset dan Teknologi serta Pendidikan Tinggi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Ada pula empat lembaga non kementerian yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Ekonomi Kreatif, Badan Pengembangan Ekspor Nasional (NAFED), dan TNP2K.

Bursa calon menteri

Hingga hari keempat ini, Jokowi memanggil sejumlah tokoh ke Istana Kepresidenan. Beberapa di antaranya disebut-sebut akan mengisi pos kementerian. Mereka adalah Siti Nurbaya (Partai Nasdem), Yuddy Chrisnandi (Partai Hanura), Bambang Brodjonegoro (Wakil Menteri Keuangan).

Selain itu, Jokowi juga memanggil politisi Partai Nasdem Enggartiasto Lukita yang disebut-sebut kandidat Menteri Perumahan Rakyat. Tamu lainnya yang menemui Jokowi adalah Rektor Universitas Gajah Mada Pratikno dan pakar hukum tata negara Saldi Isra, para elite Partai Kebangkitan Bangsa yaitu Marwan Ja'far, Hanif Dakhiri, dan Mohammad Nasir. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com