Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengumuman Kabinet Ditunda, Jokowi Diminta Tak Kambing Hitamkan KPK

Kompas.com - 23/10/2014, 17:41 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Dewan Syuro DPP PKS, Hidayat Nur Wahid, mempertanyakan ketidaksiapan Presiden Joko Widodo dalam menyusun kabinetnya. Padahal, Jokowi memiliki Tim Transisi yang bertugas untuk menyaring calon menteri terbaik.

"Saya agak sulit juga mengatakan beliau (Jokowi) tidak siap. Beliau punya Tim Transisi, kemudian banyak pihak yang ikut menyaring. Semestinya tidak ada kata tidak siap," kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/10/2014).

Jokowi rencananya akan mengumumkan susunan kabinetnya di Dermaga 302, Terminal III, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (22/10/2014) malam. Namun, rencana tersebut gagal.

Hidayat meminta agar Jokowi tidak menjadikan KPK sebagai kambing hitam atas mundurnya waktu pengumuman kabinet. Pasalnya, sebelum resmi dilantik sebagai presiden, Jokowi sebenarnya memiliki banyak waktu untuk menyusun kabinet.

"Jangan kambing hitamkan KPK yang karena ada catatan jadi ada perubahan (susunan kabinet). Kan bisa nyicil, bisa dimulai berapa nama kandidat terkuat. Dengan demikian, per tanggal 20 (penyusunan kabinet) selesai,” pungkas Wakil Ketua MPR itu.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa delapan nama tak boleh dipilih sebagai menteri berdasarkan rekomendasi KPK dan PPATK. Dampaknya, Jokowi kembali melakukan seleksi. (Baca: Jokowi: Ada 8 Orang yang Tidak Layak Jadi Menteri)

"Maunya sih kerja cepat, tetapi kalau keliru ya gimana? Saya maunya cepat, tetapi benar," ujar Jokowi di kompleks Istana, Rabu siang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com