Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-JK Harus Tinggalkan Beban Psikologis Politis

Kompas.com - 23/10/2014, 10:23 WIB
Kontributor Bandung, Reni Susanti

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com – Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla harus meninggalkan beban psikologis politis. Sebab, besarnya harapan rakyat atas mereka, berpotensi menimbulkan beban psikologis lebih besar dibanding presiden sebelumnya.

Ahli komunikasi politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Dadang Rahmat Hidayat mengatakan, beban psikologis itu akan semakin besar ketika parlemen dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP).

Namun, semua pihak sebaiknya berpikiran satu tujuan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. “Untuk mencapai tujuan bangsa, Jokowi-JK harus menerapkan komunikasi politik elegan,” ujar Dadang, dalam acara Unpad Merespon: Analisa dan Harapan Kabinet Jokowi-JK, Rabu (22/10/2014) kemarin.

Dadang menyatakan, komunikasi politik elegan artinya komunikasi politik yang tidak menunjukkan atau menonjolkan relasi kuasa. Namun lebih menunjukkan kebersamaan dan kesetaraan, tidak hanya antar suprastruktur politik tapi juga infrastruktur politik, terutama rakyat.

Selain itu, media menjadi katalisator penting dalam mendukung upaya ini. Relasi media Jokowi hingga kini masih baik. Namun, Dadang mengingatkan, media harus berpikir kritis, bukan mendukung dan akan mencela tanpa dasar.

“Koalisi dengan rakyat bisa jadi lebih ampuh, tinggal bagaimana Jokowi-JK mampu membentuk koalisi tersebut dengan komunikasi politik yang elegan dibarengi dengan kerja keras yang nyata,” ucap Dadang.

Sementara itu, Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Unpad, Muradi mengatakan, komunikasi politik Jokowi-JK dengan KMP terutama Prabowo sedang baik. Untuk itu, Jokowi-JK harus mampu menciptakan komunikasi politik yang lebih baik.

“Tapi, kekuatan terbesar Jokowi-JK datang dari rakyat. Karenanya Jokowi-JK  harus menjaga komunikasi yang baik dengan rakyat. Selain itu, berkoalisi dengan rakyat lebih besar pengaruhnya,” imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com