Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Mendadak Bertemu Pimpinan KPK Malam Ini, Ada Apa?

Kompas.com - 19/10/2014, 23:34 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden terpilih Joko Widodo ternyata membatalkan acaranya dengan sejumlah kelompok agama, Minggu (19/10/2014) malam ini lantaran bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pertemuan itu membahas soal penelusuran KPK atas calon-calon menteri yang diajukan Jokowi untuk diteliti.

Juru bicara KPK Johan Budi mengungkapkan Jokowi bertemu dengan Ketua KPK Abraham Samad dan jajaran pimpinan lainnya seperti Bambang Widjajanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain. Pertemuan berlangsung pada pukul 20.30 hingga 21.15 di Gedung KPK.

"Mereka membahas soal calon menteri yang akan masuk di kabinet pak Jokowi juga soal delapan agenda pemberantasan korupsi," kata Johan saat dihubungi, Minggu malam.

Meski hasil penelusuran sudah diberikan, namun Johan mengaku belum mengetahui hasil tersebut. Pasalnya, dia tidak mengikuti pertemuan Minggu malam ini.

Ketua Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla Rini Soemarno dan Deputi Tim Transisi, Hasto Kristiyanto, mendatangi kantor KPK untuk menyampaikan nama-nama calon menteri pada Jumat (17/10/2014). Keduanya enggan membocorkan nama-nama tersebut. Menurut Hasto, penelusuran rekam jejak para calon menteri oleh KPK ini dilakukan Jokowi dalam rangka membentuk pemerintahan yang bersih dan bebas dari berbagai macam persoalan korupsi.

Tak hanya KPK, para calon pembantu Jokowi itu juga akan ditelurusi rekeningnya oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com