Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Doni Monardo: Paspampres Tak Boleh Salah

Kompas.com - 15/10/2014, 18:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Mayor Jenderal Doni Monardo mengatakan, pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada Senin (20/10) oleh aparat keamanan, khususnya Paspampres, sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Kesalahan sekecil apa pun dikhawatirkan bisa menjadi sorotan bagi citra Indonesia.

”Saat pelantikan akan hadir perwakilan sejumlah negara, seperti Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry, Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott, PM Malaysia Najib Razak, PM Singapura Lee Hsien Loong, pejabat setingkat perdana menteri Jepang, serta utusan khusus lain. Oleh sebab itu, pengamanan harus benar-benar diutamakan oleh Paspampres dan aparat lain. Paspampres sendiri sudah membentuk satuan tugas. Jadi, pelantikan presiden dan wakil presiden (wapres) harus menjadi momentum kebahagiaan dan perdamaian bangsa Indonesia,” ujar Doni saat memberikan pengarahan dan motivasi kepada sekitar 1.500 prajurit Paspampres di Markas Komando Paspampres di Tanah Abang II, Jakarta, Selasa (14/10).

Menurut Doni, yang dijadwalkan pada Senin (28/10) dilantik menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Paspampres harus mengantisipasi setiap potensi yang bisa mengganggu pelantikan presiden dan wapres periode 2014-2019.

”Polri akan mengerahkan lebih dari 20.000 anggota pasukan dan Paspampres akan sesuaikan jumlahnya. Persiapannya bukan hanya personel, melainkan juga kemampuan, kekuatan, dan peralatan. Paspampres yang mendampingi presiden dan wapres harus benar-benar siap performance karena di luar gedung (parlemen) tak hanya ada relawan presiden dan wapres terpilih, tetapi juga pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono yang akan mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan mereka,” tambah Doni.

Adapun dalam motivasinya kepada prajurit Paspampres, motivator Aqua Dwipayana menekankan, tugas yang disandang prajurit Paspampres untuk mengamankan presiden dan wapres merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dan tak boleh disia-siakan. ”Oleh sebab itu, Paspampres dituntut mengoptimalkan kemampuan dengan mengutamakan profesionalisme dan meniatkannya sebagai ibadah selama menjalankannya,” ujar Aqua.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Fuad Basya mengatakan, pihaknya siap membantu pengamanan sepenuhnya. ”TNI membantu Polri yang lebih tahu secara teknis pengamanannya. TNI siap dikerahkan untuk membantu,” kata Fuad.

Penangkal huru-hara

Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Unggung Cahyono mengungkapkan, personel pengamanan yang dilibatkan pada 20 Oktober mendatang dari Polri cukup besar, yaitu mencapai 24.815 personel. Alasannya, pada saat pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi presiden dan wapres, banyak kegiatan masyarakat.

”Selain Paspampres, ada juga 2.100 personel dari 12 kepolisian daerah yang diperbantukan ke Polda Metro Jaya. Personel dari luar Polda Metro adalah personel pasukan penangkal huru-hara dan penanggulangan anarkisme,” kata Unggung. (RTS/ONG/HAR)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com