Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengelola Kawalmenteri.org Sesalkan Cara Tertutup Jokowi Memilih Menteri

Kompas.com - 12/10/2014, 19:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu aktivis pengelola situs web Kawalmenteri.org, Michael Sebastian Prihartono, menyesalkan langkah presiden terpilih Joko Widodo yang melakukan seleksi menteri secara tertutup. Menurut dia, metode seleksi semacam itu tidak menjamin menteri yang dipilih Jokowi sesuai dengan kehendak dan suara masyarakat.

"Sebenarnya memilih menteri itu hak prerogatif presiden. Kami hanya memberikan usulan, memberikan data. Tetapi agak disesalkan Jokowi melakukan seleksi tertutup begitu," kata Michael kepada Kompas.com, Minggu (12/10/2014).

Michael mengatakan, tujuan dibuatnya situs web kawalmenteri.org adalah agar proses seleksi menteri dapat berjalan secara transparan dengan turut menampung masukan dari rakyat. Namun, kata dia, yang terjadi justru sebaliknya.

Kendati demikian, Michael tetap yakin bahwa nama-nama menteri yang akan diumumkan Jokowi akan tetap sesuai dengan keinginan publik. Menurut dia, kawalmenteri.org akan tetap mengawal kabinet Jokowi hinga lima tahun mendatang.

"Kita kemarin sudah bertemu Pak Jokowi. Kita minta supaya kementerian nanti membuka datanya sehingga kita bisa melakukan penilaian," ujarnya.

Michael mengatakan bahwa Jokowi menyambut baik niat tersebut. Nantinya, dalam waktu tiga bulan sekali, kawalmenteri.org akan memberi rapor setiap kementerian kepada Jokowi. Rapor itu juga sekaligus akan dipublikasikan di website mereka agar masyarakat bisa memantau. "Semuanya bisa mengawasi. Kalau menterinya tidak bagus, ganti," kata Michael.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com