Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadel Anggap Sensitif soal Kelanjutan Kepemimpinan Aburizal di Golkar

Kompas.com - 11/10/2014, 17:22 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad menganggap sensitif membicarakan pergantian ketua umum DPP Golkar, terutama soal kelanjutan kepemimpinan Aburizal Bakrie.

"Ya, itu pertanyaan sensitif. Kalaupun akan maju (kembali), motif utamanya apa?" ujar Fadel setelah menghadiri diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2014).

Jika Aburizal kembali maju sebagai kandidat ketum dalam munas mendatang, Fadel mengatakan bahwa motif utamanya adalah menjaga soliditas Koalisi Merah Putih (KM) di parlemen. Soliditas itu dianggap penting demi check and balances pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Meski demikian, Fadel meyakinkan publik bahwa Aburizal belum menentukan sikap apakah kembali maju atau tidak.

"Apabila teman-teman daerah menginginkan Ical kembali maju, maka dia menerima. Apalagi apabila KMP menghendaki Ical sebagai ketua konsorsium koalisi, beliau akan menerima," ujar Fadel.

"Tapi, kemarin beliau bicara sama saya dan teman-teman lain, belum menentukan sikap. Kita lihatlah perkembangan politik nanti," lanjut Fadel.

Eksponen Tri Karya Golkar menganggap kepemimpinan Aburizal sudah berakhir sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Golkar. Aburizal diberi waktu 14 hari kepada Aburizal untuk membentuk panitia musyawarah nasional (munas). (baca: Aburizal Bakrie Diultimatum Bentuk Panitia Munas dalam Waktu 14 Hari)

Sebaliknya, kubu Aburizal menganggap kepengurusan sekarang masih sah hingga 2015 sesuai hasil munas 2009. (baca: Wasekjen Golkar Anggap Penentang Aburizal Bakrie Cuma Cari Perhatian)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com