Aburizal Bakrie Diultimatum Bentuk Panitia Munas dalam Waktu 14 Hari

Kompas.com - 09/10/2014, 15:24 WIB
Koordinator Eksponen Tri Karya Golkar Zainal Bintang Kompas.com/SABRINA ASRILKoordinator Eksponen Tri Karya Golkar Zainal Bintang
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Eksponen Tri Karya Golkar memberikan tenggat waktu 14 hari kepada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk membentuk panitia musyawarah nasional (munas). Posisi Aburizal saat ini dianggap tidak sah karena dianggap sudah melebihi batas waktu masa jabatan yang diatur dalam AD/ART Partai Golkar, yaitu masa kepemimpinan selama lima tahun.

Koordinator Eksponen Tri Karya Golkar Zainal Bintang mengatakan, munas perlu segera digelar untuk mendapatkan ketua umum baru. Jika ultimatum ini tak digubris, Eksponen Tri Karya akan menggugat Aburizal secara hukum.

"Itulah sebabnya kami memberikan tenggang waktu 14 hari sambil kami secara rapi menyiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menghadapi persidangan," ujar Zainal, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (9/10/2014).

Menurut Zainal, eksponen yang terdiri dari ormas pendiri Partai Golkar, seperti Kosgoro 57, MKGR, dan SOKSI sudah melayangkan surat kepada Mahkamah Partai. Surat itu berisi permintaan pandangan Mahkamah Partai atas keabsahan kepengurusan Aburizal Bakrie serta penetapan waktu munas sesuai AD/ART Partai Golkar.

"Tapi, surat kami itu tidak digubris. Bahkan, disebutkan bahwa surat itu tidak pernah diterima DPP Partai Golkar. Kami sudah punya bukti-bukti suratnya bahwa itu sudah dikirimkan, dan dibenarkan oleh kurir. Maka dari itu, upaya kami tak hanya akan berhenti di Mahkamah Partai," ungkap Zainal.

Kubu Eksponen Tri Karya sejak lama menyuarakan untuk percepatan munas pada Oktober 2014 ini. Namun, kubu Aburizal yang menguasai DPP Partai Golkar dan DPD Golkar tingkat provinsi masih tak tergoyahkan. Aburizal menggunakan dalih rekomendasi Munas VIII di Pekanbaru tahun 2009 yang menyatakan munas baru akan dilakukan pada 2015.

Kubu Eksponen Tri Karya beranggapan argumentasi Aburizal tak beralasan karena status hukum rekomendasi munas masih dianggap di bawah dari AD/ART Partai Golkar yang menetapkan pelaksanaan munas untuk memilih ketua umum baru dilakukan lima tahun sekali.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

Nasional
Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

Nasional
Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

Nasional
Persilakan Jaksa Bacakan Dakwaan, Munarman Klaim sebagai Bentuk Toleransi

Persilakan Jaksa Bacakan Dakwaan, Munarman Klaim sebagai Bentuk Toleransi

Nasional
PPKM Level 3 Nataru Batal, Polri Tetap Siapkan Titik Penjagaan

PPKM Level 3 Nataru Batal, Polri Tetap Siapkan Titik Penjagaan

Nasional
Kasus Positif Kian Melandai, Pemerintah Tetap Dorong Peningkatan Testing Covid-19

Kasus Positif Kian Melandai, Pemerintah Tetap Dorong Peningkatan Testing Covid-19

Nasional
Presiden Jokowi Resmikan Bandara Tebelian Sintang Kalbar

Presiden Jokowi Resmikan Bandara Tebelian Sintang Kalbar

Nasional
Satgas Covid-19: Pembatasan WNA Merupakan Upaya Menyelamatkan Umat Manusia

Satgas Covid-19: Pembatasan WNA Merupakan Upaya Menyelamatkan Umat Manusia

Nasional
Hakim Kabulkan Permintaan Munarman untuk Sidang Tatap Muka

Hakim Kabulkan Permintaan Munarman untuk Sidang Tatap Muka

Nasional
CDC Sebut RI Berisiko Rendah Covid-19, Kemenkes: Kabar Baik bagi Kita

CDC Sebut RI Berisiko Rendah Covid-19, Kemenkes: Kabar Baik bagi Kita

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertimbangan Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru | Aturan Pembatasan Sosial Saat Libur Nataru

[POPULER NASIONAL] Pertimbangan Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru | Aturan Pembatasan Sosial Saat Libur Nataru

Nasional
PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Labil Membuat Kebijakan

PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Labil Membuat Kebijakan

Nasional
Densus 88 Tahan Farid Okbah dkk

Densus 88 Tahan Farid Okbah dkk

Nasional
Periksa Istri Alex Noerdin, KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar Saat Tangkap Bupati Musi Banyuasin

Periksa Istri Alex Noerdin, KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar Saat Tangkap Bupati Musi Banyuasin

Nasional
KSAD Dudung Dukung Penuh Program Pemerintah untuk Papua

KSAD Dudung Dukung Penuh Program Pemerintah untuk Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.