Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya Novanto: Prabowo Bilang Pernyataan Kubunya Kerap Dipelintir

Kompas.com - 10/10/2014, 21:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR RI Setya Novanto menyatakan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyayangkan pemberitaan media massa yang kerap memelintir pernyataan dari kubu Koalisi Merah Putih. Ia memastikan tidak ada rencana yang dirancang oleh Koalisi Merah Putih di parlemen untuk menjegal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hal itu disampaikan oleh Setya saat menggelar konferensi pers bersama presiden terpilih Joko Widodo, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dan Ketua DPD Irman Gusman di Hotel Hermitage, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2014) malam. Setya mengatakan, pimpinan partai anggota Koalisi Merah Putih telah meyakinkan tidak ada rencana untuk menghambat atau menjatuhkan Jokowi.

"Beberapa waktu lalu, kita ada kumpul-kumpul, ya. Ada Pak Aburizal, Pak Prabowo, Pak Hatta Rajasa. Mereka menyampaikan mereka ini bersama-sama mendukung pemerintah yang baik, jika memang baik," ujar Setya.

Dalam pertemuan itu, Setya sempat bertanya kepada Prabowo soal pernyataan Wakil Ketua Umum Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, yang menyebutkan bahwa ada harga yang harus dibayar oleh Jokowi karena meninggalkan DKI Jakarta dan maju sebagai calon presiden.

"Dia (Prabowo) bilang, 'Itulah, pernyataan kita itu sering dipelintir. Mas (Setya) kan dengar sendiri kalau Pak Hashim itu selalu bilang ingin pemerintah yang kuat,'" ujar Setya menceritakan perbincangannya dengan Prabowo.

Menurut Setya, Prabowo memintanya untuk menyebarkan berita klarifikasi pernyataan Hashim kepada wartawan. Hashim pun telah membantah adanya rencana untuk menjegal laju pemerintahan Jokowi. Ia menilai pernyataannya di media asing telah dipelintir oleh sejumlah media nasional.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa ada harga yang harus dibayar presiden terpilih Joko Widodo atas langkahnya "meninggalkan Jakarta" dan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden. Dalam artikel yang ditayangkan situs web The Wall Street Journal, Hashim menganggap langkah Jokowi itu sebagai "personal betrayal". "Ada harga yang harus dibayar," kata Hashim. (Baca: Hashim Sebut Ada Harga yang Harus Dibayar Jokowi atas Pencapresannya).

Ia menyatakan, Koalisi Merah Putih yang menguasai parlemen akan menjadi oposisi aktif dan konstruktif dalam mengawal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Menurut Hashim, Prabowo kini aktif terlibat dalam membangun dan memimpin koalisi di parlemen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com