Koalisi Merah Putih Bakal Rapat Tentukan Nasib PPP yang Membelot

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Merah Putih (KMP) akan segera menggelar rapat untuk menyikapi langkah PPP yang membelot saat pemilihan pimpinan MPR periode 2014-2019. Dengan rapat ini, posisi PPP di KMP diharapkan bisa mendapatkan kejelasan.

"Nanti kita akan rapat, dengan presidium menentukan bagaimana memosisikan PPP," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2014).

Fadli sendiri berpandangan, akan lebih baik jika PPP tetap diizinkan bersama KMP. Dia dapat memaklumi tindakan PPP yang membelot karena tidak mendapat kursi pimpinan MPR.

"Kami yakin bahwa PPP masih di Koalisi Merah Putih. Seperti yang disampaikan Pak Suryadharma (Ketua Umum PPP), itu yang kami harapkan dalam waktu dekat, yakni akan join kembali," ujarnya.

Menurut Fadli, tidak akan ada sanksi apa pun bagi PPP. Partai berlambang Kabah itu tetap akan menerima haknya, yakni jatah pimpinan komisi DPR, sesuai kesepakatan awal. Namun, Fadli belum mau menyebutkan secara detail mengenai posisi pimpinan komisi yang akan diberikan kepada PPP.

"Pimpinan komisi tidak ada masalah. Kita bukan lembaga sanksi. Kalau ada masalah internal kemarin, kita selesaikan," ujarnya.

PPP kecewa tidak mendapat kursi pimpinan parlemen 2014-2019 dalam paket yang diajukan Koalisi Merah Putih (KMP). PPP dapat menerima ketika tidak masuk dalam paket pimpinan DPR. KMP memilih memberikan kursi wakil ketua DPR kepada Fraksi Partai Demokat (Agus Hermanto). (Baca: Ahmad Yani: Silakan kalau Mau Tendang PPP)

Namun, ketika kembali tidak masuk dalam paket pimpinan MPR, PPP memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat untuk mengusung paket lain. (Baca: Hasrul Azwar: PPP Capek Jadi "Pengemis" di Koalisi Merah Putih)

Partai Golkar menilai, keberadaan PPP dalam KMP harus dievaluasi. Golkar menganggap keberadaan PPP dalam KMP tidak terlalu berpengaruh karena, dari sisi suara, kursi PPP dinilai kecil (39 kursi). (Baca: Golkar Anggap Koalisi Merah Putih Tidak Rugi jika Tanpa PPP)