Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tak Mau Paksa-paksa Koalisi Merah Putih dan Demokrat Merapat

Kompas.com - 03/10/2014, 23:23 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, partainya akan terus melakukan komunikasi dengan partai yang tergabung dalam Koalisi merah putih.

Kendati demikian, kata Tjahjo, PDI-P tidak mau bila harus memaksa-maksa partai dari Koalisi Merah Putih untuk bergabung atau mendukung pilihan politik Koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Kami sudah lobi-lobi, sampai mendukung opsi mereka, kalau tidak mau masa dipaksa sih?" kata Tjahjo di DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2014) malam.

Beberapa waktu sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri baru saja usai memberikan arahan kepada anggota Fraksi PDI-P. Ini adalah arahan Megawati setelah fraksi ini di DPR tak mendapatkan kursi pimpinan.

Megawati, kata Tjahjo, meminta PDI-P tetap solid. "Membangun komunikasi terus bersama parpol, sesama anggota DPR terus, tapi kan kami tidak bisa memaksakan terus kehendak untuk harus ikut saya," ujar dia.

Kejar pimpinan MPR

Kendati demikian, lanjut Tjahjo, PDI-P akan tetap berusaha mendapatkan pimpinan MPR. Dia mengklaim sudah punya strategi khusus agar tidak kembali gagal seperti dalam pemilihan pimpinan DPR kemarin. "Tapi strategi jangan dibuka sekarang dong. Soal strategi ada nanti, kan bisa kita ikuti." pungkas Tjahjo.

Sebelumnya, Koalisi Merah Putih di DPR mendapatkan empat kursi pimpinan DPR, yakni Setya Novanto (Fraksi Partai Golkar) sebagai Ketua DPR dan tiga Wakil Ketua DPR, yakni Fahri Hamzah (F-PKS), Taufik Kurniawan (F-PAN), dan Fadli Zon (Fraksi Partai Gerindra).

Satu kursi Wakil Ketua DPR diberikan kepada Agus Hermanto dari Fraksi Partai Demokrat, setelah partai itu juga mendukung paket pimpinan DPR yang diajukan koalisi ini.

Adapun koalisi Jokowi-JK hanya terdiri dari empat partai dan gagal melobi partai lain untuk masuk dalam paket calon pimpinan DPR. Koalisi ini pun gagal mendapatkan kursi pimpinan DPR.

Dalam pemilihan itu sudah lebih dulu disepakati mekanisme pencalonan pimpinan DPR diajukan dalam paket berisi lima nama dari lima fraksi partai di parlemen. Pemilihan MPR mendatang akan dilakukan dengan mekanisme serupa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com