Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Sebut Demokrat Bermain Politik Kosmetik

Kompas.com - 26/09/2014, 15:15 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Yasonna H Laoly menilai, sikap Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang memerintahkan Fraksi Demokrat untuk walkout saat pengesahan RUU Pilkada menunjukkan dirinya tak paham makna berkonstitusi.

Di satu sisi, ia memaksakan agar 10 syarat untuk mendukung pilkada langsung, tetapi di sisi lain syarat tersebut hanya menjadi alat untuk mendukung pilkada tidak langsung. Laoly mengatakan, RUU Pilkada ini diajukan pertama kali oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ke DPR sejak 2012 lalu.

Sebagai presiden, Lanjut Laoly, SBY seharusnya dapat menyatakan tidak setuju dan menolak pengesahan RUU ini apabila memang mendukung pilkada langsung.

"Sementara sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, SBY bisa menyuruh kadernya untuk memperjuangkan ini. Tapi, yang terjadi seolah menunjukkan dia tidak paham konstitusi," kata Laoly di Kompleks Parlemen, Jumat (26/9/2014).

Laoly menuturkan, sejak awal, pihaknya sudah memperkirakan hal ini akan terjadi. Ketika Fraksi Demokrat mengajukan 10 syarat agar masuk ke dalam RUU Pilkada, mereka menyatakan bahwa syarat itu bersifat absolut, kumulatif, dan konstitutif. Artinya, tidak boleh satu pun syarat yang diajukan Demokrat tidak ada yang tidak masuk.

Selain itu, Demokrat juga meminta agar usulan yang mereka ajukan dapat dijadikan opsi ketiga yang bisa diambil saat voting apabila opsi itu tidak masuk ke dalam salah satu dari dua opsi yang dihasilkan di lobi pimpinan fraksi.

Sebagaimana diketahui, lobi pimpinan fraksi menyatakan hanya ada dua opsi, yaitu pilkada langsung atau pilkada tidak langsung.

"Ketika kami setuju 10 usulan itu masuk ke dalam opsi ketiga dan support bersama Fraksi PKB dan Fraksi Hanura, mereka (Fraksi Demokrat) justru kaget dan memilih walkout," kata dia.

Dalam kasus ini, ia mengatakan, Demokrat dan SBY tengah bermain politik pencitraan yang cantik. Mereka berupaya memecah suara dengan cara melakukan rekayasa politik mendukung pilkada langsung.

Bahkan, rekayasa tersebut diperkuat dengan pernyataan SBY di YouTube terkait pembahasan RUU Pilkada. "Mereka bermain politik kosmetik agar terlihat baik. Namun, kenyataannya saya kira dia (SBY) melukai mayoritas masyarakat," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah Maju Pilkada Banten

Gerindra Usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah Maju Pilkada Banten

Nasional
KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

Nasional
Operasi Besar di RSPPN PB Soedirman, Prabowo: Saya Dua Kali Kecelakaan Terjun Payung

Operasi Besar di RSPPN PB Soedirman, Prabowo: Saya Dua Kali Kecelakaan Terjun Payung

Nasional
Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Nasional
Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Nasional
Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk Pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk Pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Nasional
Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Nasional
Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Nasional
Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Nasional
PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

Nasional
Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

Nasional
Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Nasional
Soal Koster Kembali Diusung di Pilkada Bali, Hasto: Megawati di Bali Lakukan Pemetaan

Soal Koster Kembali Diusung di Pilkada Bali, Hasto: Megawati di Bali Lakukan Pemetaan

Nasional
Yakin Menang di Pilkada Jakarta, PKS: Presidennya Sudah Prabowo, Pendukung Anies 2017

Yakin Menang di Pilkada Jakarta, PKS: Presidennya Sudah Prabowo, Pendukung Anies 2017

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com