Abstain di Paripurna, Demokrat Dinilai Telah Lupakan Substansi Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mengambil sikap netral dengan melakukan walkout saat sidang paripurna penetapan RUU Pilkada di DPR kemarin malam. Dengan sikap Demokrat tersebut, berimbas kepada terpilihnya opsi Pilkada dikembalikan lagi melalui mekanisme di DPRD.

Menanggapi sikap Demokrat ini, pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, mengatakan bahwa partai pemenang Pemilu 2009 ini telah melupakan substansi dari demokrasi yaitu, kedaulatan di tangan rakyat.

Menurut Emrus, alasan walkout dari Demokrat kurang tepat apabila hanya karena alasan opsi ketiga yang mereka tawarkan yaitu 10 syarat yang mereka ajukan tidak diakomodir. Bila memang menyadari esensi demokrasi ini, Demokrat menurut Emrus sebaiknya tetap ikut voting dan ikut memenangkan opsi PIlkada langsung sebagai mana diinstruksikan Ketua Umum Demokrat sendiri yaitu Susilo Bambang Yudhoyono.

“Saya melihat Demokrat melupakan substansi demokrasi. Karena demokrasi yang substansial adalah kedaulatan di tangan rakyat. bukan di tangan DPR bukan di tangan DPRD. Jangan hanya karena opsi mereka ditolak mereka langsung walkout. Artinya mereka memang menginginkan memenangkan opsi Pilkada tidak langsung,” kata Emrus saat dihubungi Kompas.com. Jumat (26/9/2014).

Emrus juga memperkirakan skenario tersebut sudah dipersiapkan Demokrat agar mereka dipandang konsisten. Bila tidak walkout dan melakukan voting, serta memilih opsi Pilkada tidak langsung, Demokrat akan semakin dilihat sebagai partai yang tidak konsisten.

“Mereka sekarang mencoba bermain politik cantik ,” ujar Emrus.

Sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada menjadi UU pada Kamis (25/9) hingga Jumat dini hari, di Komplek Parlemen Senayan, berlangsung alot hingga harus diputuskan melalui voting. Hasil akhirnya, sebanyak 135 anggota yang hadir memilih Pilkada tetap secara langsung.

Adapun pendukung Pilkada lewat DPRD sebanyak 226 orang. Fraksi Demokrat yang semula mendukung Pilkada langsung dengan syarat lalu memilih walkout karena 10 syarat yang mereka tawarkan tidak diterima oleh pimpinan DPR. Saat itu, sebanyak 129 anggota dari 148 kursi milik F-Demokrat hadir dalam sidang paripurna. Namun, enam anggota F-Demokrat memilih bertahan di ruang sidang dan ikut memilih opsi Pilkada langsung saat voting.