Anas Urbaningrum: Saya Ingin Diadili, Bukan Dihakimi

Pembacaan vonis Anas dijadwalkan akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada hari ini, Rabu (24/9/2014).

"Dulu awal sekali saya sampaikan di pengadilan ini, saya sungguh ingin diadili, bukan dihakimi, apalagi dijaksai," ujar Anas, sebelum persidangan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu siang.

Anas mengatakan, putusan yang adil haruslah berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Mengenai vonisnya, Anas hanya berharap mendapat keadilan yang diinginkannya itu.

"Keadilan itu concern dari semua warga dan berharap keadilan yang tegak dan didirikan dengan sungguh-sungguh," ujarnya. 

Sebelumnya, tim jaksa KPK menuntut Anas dihukum 15 tahun penjara. Dia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 94 miliar dan 5,2 juta dollar AS. Menurut KPK, uang ini senilai dengan fee proyek yang dikerjakan Grup Permai.

Jaksa KPK menduga Anas dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin bergabung dalam Grup Permai untuk mengumpulkan dana. Dalam dakwaan, Anas disebut mengeluarkan dana Rp 116,525 miliar dan 5,261 juta dollar AS untuk keperluan pencalonannya menjadi ketua umum Partai Demokrat pada 2010. Uang itu diduga berasal dari penerimaan Anas terkait pengurusan proyek Hambalang, proyek perguruan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional, dan proyek APBN lainnya yang diperoleh Grup Permai.

Selain menuntut hukuman penjara dan denda, jaksa KPK meminta hakim mencabut hak Anas untuk dipilih dalam jabatan publik. Atas tuntutan jaksa ini, Anas dan tim kuasa hukumnya mengajukan pleidoi atau nota pembelaan.

Dalam pleidoinya yang dibacakan pekan lalu, Anas menilai tuntutan tim jaksa KPK tidak berdasarkan alat bukti yang kuat. Tim jaksa KPK, menurut dia, hanya berdasarkan pada keterangan Nazaruddin dan anak buah Nazaruddin yang disebutnya telah dipengaruhi Nazar. Anas juga menilai tuntutan pencabutan hak politik jaksa KPK bermuatan politis.