Jokowi Diminta Tak Bentuk Koalisi Gemuk, Maksimal 65 Persen Kursi DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Hamdi Muluk mengatakan, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tidak pelu membentuk "koalisi gemuk" di dalam pemerintahannya mendatang. Hingga saat ini, kubu Jokowi-Jusuf Kalla masih menjajaki koalisi dengan beberapa parpol Koalisi Merah Putih.

"Jokowi tidak usah membangun koalisi gemuk, cukup maksimal 65 persen saja," kata Hamdi di Jakarta, Selasa (23/9/2014), seperti dikutip Antara.

Ia mengatakan, jika Jokowi membangun kabinet yang profesional dengan hasil kerja bagus, maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan sulit menjegal dan menghalang-halangi pemerintahannya.

"Saya pikir kalau PAN dan PPP bergabung, cukuplah dan hal ini akan membuat 'obskursi' atau pihak yang mengganggu pemerintahan semakin kecil," kata Hamdi. (Baca: PPP Juga Tak Jamin Tetap di Koalisi Merah Putih)

Hamdi menyatakan, jika melihat fenomena politik sekarang yang mengindikasikan beberapa partai bergabung koalisi pengusung pemerintah, maka hal itu membuat Jokowi-JK semakin percaya diri jika terealisasi.

Ia mengatakan, jika 55 persen kursi di parlemen tidak berada dalam koalisi pemerintah, maka potensi mengganggu jalannya pemerintahan semakin besar. Namun, kata Hamdi, jika mencapai 65 persen berada di koalisi, Jokowi-JK akan semakin percaya diri menjalankan pemerintahannya.

"Tetapi, jangan berpikir lebih dari 75 persen karena akan menyandar pada pemerintahan, pasti akan minta menteri ini atau itu," kata Hamdi.

Ia menambahkan, pemerintahan saat ini berbentuk semi-presidensial sehingga tidak benar juga jika parlemen lebih memegang kendali bisa menjegal pemerintah. Presiden, kata dia, adalah pemegang semua kekuasaan dan presiden harus menggunakan itu untuk kepentingan rakyatnya.

"Kekuasaan yang dapat dipergunakan presiden seperti polisi, intelijen, dan APBN. Kalau misalnya, parlemen menjegal dia, tidak mengesahkan UU, kan masih bisa pakai UU lama. Itu yang saya mau bilang, tidak usah takut yang berlebihan," kata Hamdi.

Koalisi Jokowi-JK berisi empat parpol yang lolos ke DPR periode 2014-2019, yakni PDI Perjuangan (18,95 persen suara pemilu legislatif, 109 kursi DPR), Partai Nasdem (6,72 persen, 35 kursi DPR), PKB (9,04 persen, 47 kursi DPR), dan Partai Hanura (5,26 persen, 16 kursi DPR). Jika dijumlah, pasangan tersebut memperoleh dukungan 39,97 persen suara atau 207 kursi DPR.