Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemarau Bertambah Lama, BNPB Akan Simulasi Hujan Buatan Senin Mendatang

Kompas.com - 20/09/2014, 03:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan hujan buatan akan dimulai pada Senin (22/9).

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam siaran pers di Jakarta, Jumat, mengatakan hujan buatan menggunakan pesawat Hercules TNI-AU.

"Kepala BNPB Syamsul Maarif telah memutuskan bahwa hujan buatan akan dimulai Senin (22/9) dengan menggunakan pesawat Hercules TNI AU," kata Sutopo.

Dia mengatakan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang akan melakukan operasi hujan buatan hingga Oktober nanti sesuai kebutuhan.

Menurut dia, diperkirakan kemarau di Sumatera Selatan hingga awal Oktober 2014.

Selain itu, Sutopo menjelaskan pola puncak titik api sesuai historisnya di Sumatera Selatan berlangsung hingga akhir September.

"Sehingga dikhawatirkan bencana asap dapat meluas jika tidak diantisipasi dengan sungguh-sungguh," katanya.

Apalagi, kata dia, akan diselenggarakan MTQ Internasional yang diikuti 50 negara di Palembang pada 23-27 September mendatang dapat terganggu oleh asap.

Karena itu, Pemda Sumatera Selatan telah meminta bantuan kepada BNPB untuk menambah kekuatan helikopter pemboman air dan operasi hujan buatan.

Saat ini, dia menyebutkan sudah ada satu heli Bolco dan satu heli MI-8 sejak Juli lalu.

Sutopo mengatakan operasi udara dengan pemboman air juga akan diperkuat dengan mendatangkan dua helikopter Kamov dari Johor Baru yang akan tiba di Palembang (29/9) mendatang.

Selain itu, dua unit pesawat aphibi "Air Tractor" dari Australia yang diperkirakan akan tiba di Palembang pada (30/9) serta satu unit heli Kamov dari Riau akan dipindahkan ke Palembang jika diperlukan.

"Ground Mist Generator juga ditambah 6 unit di Palembang. Pemda Sumsel tetap sebagai pemegang komando," katanya.

Selain itu, TNI dan Polri diminta agar meningkatkan patroli dan penegakan hukum karena saat ini ada dua perusahaan yang sedang diproses hukum.

"Pencegahan lebih efektif daripada pemadaman. Jika sudah terbakar sulit dipadamkan karena lahan gambut," katanya.

Dia mengatakan BNPB telah memberikan bantuan Rp12,2 miliar kepada BPBD Sumatera Selatan untuk penanganan karlahut dan menyiapkan Rp16 miliar tambahan sesuai kebutuhan yang ada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com