Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Jokowi-JK Ingin Ada Kementerian yang Khusus Urusi Riset dan Teknologi

Kompas.com - 19/09/2014, 22:07 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Tim Transisi Kelompok Kerja Arsitektur Kabinet dan Lembaga Kepresidenan, Haryadi, mengatakan, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan instrumen penting untuk memajukan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, Haryadi menilai, Indonesia akan mampu berkembang dengan melakukan riset teknologi untuk bangsa sendiri.

"Kalau hanya ikuti tangga yang sudah ada, berdasarkan pengalaman negara maju, mereka berasumsi tidak ada negara yang menyediakan anak tangga untuk negara lain. Jadi, kita butuh anak tangga baru untuk kita sendiri," ujar Haryadi, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (19/9/2014).

Haryadi mengatakan, mahasiswa merupakan usia emas untuk melakukan riset sehingga harus didorong untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat setelah meninggalkan perguruan tinggi.

"Tidak hanya ketika lulus punya ijazah, tapi melahirkan sesuatu. Perguruan tinggi diharapkan membangun dari hulu ke hilir. Energinya ada di sana," ujarnya.

Haryadi mengatakan, meski jarang, beberapa lulusan perguruan tinggi telah menunjukkan kemampuannya dengan menghasilkan sesuatu bagi masyarakat selepas menempuh pendidikannya. Ia berharap prestasi tersebut memicu perguruan tinggi lainnya membentuk lulusan yang berkontribusi dalam kelangsungan ristek di Indonesia.

"Beberapa sudah mampu create dan memiliki saham di ekonomi bangsanya, mereka sudah menghasilkan karya dan jadi hak cipta. Yang kayak begini diharapkan harus dilakukan perguruan tinggi," kata Haryadi.

Oleh karena itu, Pokja merasa perlu ada kelembagaan yang menopang harapan tersebut. Menurut Haryadi, pendidikan tinggi harus berdiri sendiri sebagai sebuah kelembagaan untuk fokus pada upaya membentuk lulusan perguruan tinggi yang mampu menghasilkan sesuatu bagi masyarakat.

"Atau kalau mau tetap (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), maka Dikti dan Ristek harus digabung. Dengan demikian, kita punya peluang winning evidence," kata Haryadi.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan akan memecah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dua kementerian terpisah, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi. Menurut Jokowi, selama ini, riset belum benar-benar dimanfaatkan secara maksimal. Kegiatan riset dilakukan sendiri-sendiri oleh setiap lembaga dan kementerian sehingga tidak satu padu.

Jokowi menginginkan, ke depannya riset baik yang berhubungan dengan teknologi, riset sosial, pertanian, dan kemaritiman, dapat diaplikasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jokowi berharap Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset ini dapat menjadi pusat bagi riset nasional. Dengan demikian, riset akan mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com