Jokowi Beri Jatah 16 Kursi Menteri untuk Parpol, Ini Komentar Relawan

JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan jatah 16 kursi menteri untuk partai politik pendukung mendapatkan sorotan tajam. Jokowi dianggap melakukan praktik bagi-bagi kursi, tak seperti yang dijanjikan ketika kampanye. Lantas, apa kata relawan Jokowi-Jusuf Kalla soal hal itu?

Ketua Barisan Relawan Jokowi for President (Bara JP) Sihol Manulang menegaskan bahwa pihaknya tetap berpegang pada hasil kongres Bara JP, yakni mendukung Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden. Pihaknya tidak mengurusi soal siapa menteri-menteri Jokowi.

"Tapi, kami tetap mengawal. Mendukung yang benar dan mengkritik yang salah," ujar Sihol kepada Kompas.com, Jumat (19/9/2014) siang.

"Nah, apakah dalam merekrut menterinya, Pak Jokowi salah? Kan belum terbukti. Ini kan masih dalam tahap pemilihan, belum sampai ke pelaksanaan. Jadi, kita hormati hak prerogatif beliau," lanjut dia.

Sihol mengajak semua pihak untuk tidak berpikir negatif terlebih dulu. Saran dia, lebih baik publik melihat rekam jejak para menteri nantinya, terutama yang berasal dari parpol. (Baca: Ini 7 Kementerian yang Akan Dipimpin Profesional Murni)

"Kalau tidak becus kerja, nah baru deh kita ini teriak-teriak minta ganti. Jadi, lihat dulu, baru boleh kritik," lanjut Sihol. (baca: Dikritik soal Jatah Menteri untuk Parpol, Ini Jawaban Jokowi)

Sihol mengatakan, yang seharusnya dilakukan saat ini adalah menetapkan indikator gagal atau berhasilnya seorang menteri. Sihol mencontohkan, menteri pertanian. Jika sang menteri tidak dapat menuntaskan mafia pupuk subsidi dalam jangka waktu tertentu, sang menteri layak diganti.

"Misal yang lainnya, menteri ESDM tidak bisa mengatasi mafia BBM (bahan bakar minyak), baru kita minta ganti," lanjut dia.