Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tantowi Anggap Wajar Pengangkatan Penasihat Panglima TNI

Kompas.com - 19/09/2014, 12:41 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya menganggap wajar penunjukan Chief Executive Officer (CEO) Mayapada Group, Dato Sri Tahir, sebagai Penasihat Panglima TNI Bidang Kesejahteraan Prajurit. Menurut dia, panglima TNI dapat mengangkat penasihat jika memang membutuhkan sumber daya manusia yang tidak dapat ditemukan dari internal TNI.

“Bukan sesuatu hal yang baru apalagi aneh. Dulu Luhut Panjaitan saat masih menjadi Menteri Perindustrian angkat Peter Gonta jadi penasihat,” kata Tantowi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/9/2014).

Ketua DPP Golkar Bidang Pertahanan Keamanan itu menuturkan, penasihat yang diangkat oleh Panglima TNI harus sesuai dengan kebutuhan. Penasihat itu juga harus menguasai bidang tertentu sehingga dapat memberikan masukan kepada Panglima.

Meski demikian, ia mengingatkan agar para penasihat itu tidak memberikan bantuan untuk membiayai kegiatan TNI. Pasalnya, TNI/Polri maupun kementerian bekerja dengan anggaran yang diatur di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Selain itu juga, di dalam bisnis tidak ada makan siang yang gratis kan. Akan menyulitkan panglima nanti kalau sampai membiayai kegiatan,” ucap Tantowi.

Sebelumnya, seperti dikutip situs TNI, pengangkatan Penasihat Ahli Panglima TNI dilakukan dalam upacara di Ruang Hening Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (18/9/2014). Selain Dato Sri Tahir, Peter Sondakh juga diangkat sebagai Penasihat Ahli Panglima TNI Bidang Ekonomi. Keduanya hadir dalam acara tersebut.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menganggap aneh pengangkatan penasihat Panglima, yang baru pertama kali terjadi. Ia mengatakan, TNI adalah organisasi khusus yang disusun untuk menjalankan tugas tempur.

Dengan demikian, kata dia, tidak mengenal istilah "penasihat". Sesuai UU TNI atau peraturan presiden, yang ada adalah staf ahli, staf umum, atau asisten. (baca: TB Hasanuddin: Pengangkatan Penasihat Panglima TNI Aneh)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com