Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikritik soal Jatah Menteri untuk Parpol, Ini Jawaban Jokowi

Kompas.com - 18/09/2014, 09:29 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Porsi kursi menteri yang dialokasikan presiden terpilih Joko Widodo untuk partai politik dinilai terlalu besar. Jokowi akan memberikan 16 kursi menteri untuk diisi calon dari kalangan partai politik. Kritik pedas pun mengalir karena dianggap tak sesuai dengan janjinya ketika kampanye yang menyatakan akan membentuk kabinet kerja dan membangun koalisi tanpa bagi-bagi kekuasaan.

Apa tanggapan Jokowi atas kritik itu?

Ia hanya merespons santai. Menurut Gubernur DKI Jakarta itu, yang terpenting adalah pemilihan nama menteri yang menduduki posisi itu.

"Yang penting kan orang yang mendudukinya. Yang penting siapa yang ada di situ. Bukan soal jumlah ya," kata Jokowi seusai melepas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (18/9/2014).

Jokowi mengatakan, ia terbuka menerima masukan nama-nama calon menteri dari pihak mana pun, termasuk partai pendukungnya.

"Ya enggak apa-apa. Siapa pun siapkan nama, enggak apa-apa," katanya.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan akan ada 34 kementerian di kabinet. Sebanyak 18 kementerian akan dipimpin oleh menteri dari kalangan profesional dan 16 kementerian dari partai politik.

Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla mengatakan, alokasi jumlah menteri untuk partai itu akan diberikan kepada partai pendukung. Menurut dia, pemerintahan mendatang dihadapkan pada realitas politik yang mewajibkan perlunya keterwakilan partai di pemerintahan demi menjaga hubungan dengan partai-partai di DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com