Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kantor PPP Diduduki, Suryadharma Akan Dilaporkan ke Polda Metro

Kompas.com - 17/09/2014, 12:21 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy menyesalkan sikap kubu Suryadharma Ali yang menduduki Kantor DPP PPP di Jakarta Pusat. Atas peristiwa itu, Suryadharma dan beberapa pengurus PPP lainnya akan diadukan ke Polda Metro Jaya oleh pengurus PPP.

"Ini sehubungan dengan dilakukannya pendudukan DPP PPP oleh preman-preman. Siang ini, SDA (Suryadharma Ali) dkk rencananya akan dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Pasal 167 KUHP dan lain-lain karena tindakannya menduduki properti milik umat tanpa izin," kata Romahurmuziy dalam keterangan tertulis, Rabu (17/9/2014).

Romahurmuziy menjelaskan, kubu Suryadharma memilih cara yang salah karena meminta bantuan preman untuk menyelesaikan persoalan yang membelit PPP. Padahal, menurut dia, Suryadharma tidak berhak menggelar rapat apa pun, apalagi mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan pemberhentian sejumlah pengurus PPP yang tidak sejalan dengan dirinya.

Ia juga merasa prihatin karena kini Suryadharma dikelilingi oleh kader PPP yang tidak lagi mampu berpikir sehat. Imbasnya, kubu Suryadharma mengedepankan cara-cara yang berpotensi menimbulkan kekerasan. (Baca: Kiai Maimun Sesalkan PPP Kembali Pecah)

"Menyedihkan, baru kali ini sepanjang Indonesia merdeka ada pemimpin yang berwatak demikian. Orang kecil yang tak bersalah, tetapi bisa menatap kebenaran, dia libas juga," kata pria yang akrab disapa Romi itu.

Konflik di pihak internal PPP bukan baru kali ini terjadi. Aksi saling pecat pihak internal PPP juga terjadi pada April lalu, ketika Suryadharma mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Belakangan, mereka berdamai dan jabatan masing-masing dikembalikan seperti semula. (Baca: Utusan Haji Lulung Jaga Ketat Kantor DPP PPP)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com