JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Muradi, yakin bahwa Joko Widodo sebetulnya telah mengantongi nama-nama kementerian yang telah dirancang bersama Tim Transisi. Jika saat ini Jokowi masih belum mengumumkan nama-nama kementerian itu, hal tersebut merupakan bagian dari strategi politik.
Selain itu, ia mengatakan, dengan menunda pengumuman nama-nama kementerian, Jokowi masih memiliki kesempatan untuk mengubah nomenklatur kementerian yang ada. Contohnya, Kementerian Pertanian diubah menjadi Kementerian Agraria.
Selain itu, kata Muradi, Jokowi mempertimbangkan psikologis pegawai yang bekerja di kementerian saat ini. Menurut dia, tidak sedikit pegawai kementerian yang kini khawatir posisi mereka akan berganti karena Jokowi berencana menggabungkan sejumlah kementerian.
"Ini bagian dari menjaga psikologis politik, psikologis internal. Begitu birokrasi tidak nyaman, itu tidak jalan," ujar dia.
Jokowi telah mengumumkan struktur kabinet yang terdiri dari 34 kementerian. Sebanyak 16 di antaranya akan dipimpin oleh menteri profesional dari partai politik. Adapun 18 menteri lain berasal dari kalangan profesional murni. Kementerian yang dipimpin figur menteri profesional murni antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Pertanian.
Menurut Jokowi, pemerintahannya akan tetap mempertahankan tiga menteri koordinator. Namun, ia tidak menyebutkan secara rinci nama kementerian koordinator dan kementerian teknis lain. Ia menambahkan, masih ada jabatan wakil menteri, terutama di Kementerian Luar Negeri. Nama-nama kementerian akan diumumkan pada lain waktu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.