Aburizal: Muhammadiyah Jelas Mengatakan, Pilkada Tak Langsung Tepat

"Yang nolak banyak, yang menerima lebih banyak," kata Aburizal usai menghadiri Musyawarah Pimpinan Nasional I Kosgoro 2014, di Hotel Discovery, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (13/9/2014) sore.

Dalam pidatonya, Aburizal menyebut salah satu kalangan yang mendukung pelaksanaan pilkada melalui DPRD, yakni kalangan Muhammadiyah. Menurut dia, umat Muhammadiyah tidaklah sedikit dan bisa dianggap mewakili seluruh masyarakat.

"Muhammadiyah jelas mengatakan pilkada tak langsung tepat. Bukankah Muhammadiyah organisasi besar? Itu yang kita perjuangkan. Partai Golkar penentu dari arah kebijakan nasional," ujar Aburizal.

Sebagai "runner up" dalam pemilu legislatif lalu, menurut dia, Golkar memiliki kekuasaan yang cukup besar di DPR. Kekuasaan itulah yang akan digunakan untuk kepentingan rakyat.

"Kita gunakan kekuasaan itu sesuai dengan amanat dan cita-cita pendiri Republik Indonesia. Sesuai esensi pancasila," tegasnya.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Namun, kini semua parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat, malah mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Para bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak tegas pilkada oleh DPRD.