Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Boediono Minta Pendulum Nusantara Jadi "Tol Laut" di Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 02/09/2014, 17:41 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Boediono mendukung presiden terpilih Joko Widodo merealisasikan program "tol laut" yang telah tercantum dalam visi dan misinya. Menurut Boediono, program tersebut mirip dengan program pendulum nusantara milik pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Pak Boediono meminta kami berinteraksi lebih lanjut dengan Kemenhub untuk mencari data dan informasi tentang konsep pendulum nusantara yang bisa dilanjutkan menjadi program tol laut Jokowi-JK," kata Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto, seusai bertemu Boediono di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (2/9/2014).

Andi menuturkan, arahan dari Boediono akan disampaikan secepatnya pada Jokowi. Ia menargetkan, dalam dua pekan ke depan, pihaknya telah memulai melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk melihat kesiapan program pendulum nusantara dari sisi anggaran, khususnya untuk direalisasikan di tahun 2015 sesuai dengan konsep tol laut milik Jokowi.

Sesuai dengan pernyataan Boediono, kata Andi, kemiripan pendulum nusantara dengan tol laut terletak pada memperbanyak akses kapal kargo berukuran besar yang melintas di laut wilayah Sumatera sampai Papua.

"Yang perlu diperdalam adalah mengintegrasikan transportasi darat, tidak hanya jalan, tapi juga rel kereta api, pasar, pabrik dan keberadaan pelabuhan di laut dalam," ujarnya.

Sebagai informasi, tol laut mirip dengan pendulum nusantara dan bertujuan untuk mengembangkan ekonomi maritim. Dengan program ini, Jokowi ingin menjadikan laut sebagai basis konektivitas produksi dan pemasaran antar daerah atau pulau di Indonesia maupun ke kawasan regional di wilayah Asia-Pasifik. Harapannya, realisasi tol laut itu dapat menekan biaya pengiriman logistik. Sehingga, stabilitas harga barang maupun komoditas antardaerah akan terjaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com