Bupati Kutai Timur Mengaku Tak Terima Uang terkait IUP Tambang

"Pengurusan itu enggak ada pakai uang," kata Isran saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi Hambalang dengan terdakwa Anas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (1/9/2014).

Isran mengaku menyetujui permohonan IUP yang diajukan PT Arina Kota Jaya tersebut. Pada 2011, Isran bertemu dengan Khalilur Abdullah Sahlawiy yang mendatanginya ke kantor.

Ketika itu, menurut Isran, Khalilur datang dengan membawa sepuluh permohonan IUP. Dari 10 permohonan tersebut, menurut Isran, hanya PT Arina Kota Jaya yang memenuhi persyaratan.

"Yang memenuhi syarat cuma satu, A rina Kota Jaya," ujar dia.

Isran mengaku pertama kali mengenal Khalilur dalam Kongres Partai Demokrat Mei 2010 di Bandung. Dia membantah ada pembicaraan soal permohonan izin IUP di Hotel Sultan awal 2010.

Menurut surat dakwaan, pertemuan di Hotel Sultan itu diikuti Isran, Anas, Khalilur, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, serta Toto Gunawan.

"Enggak ada, enggak ada bicara-bicara soal tambang di situ," ujar Isran.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kalimantan Timur itu mengaku tidak tahu jika anak buahnya, Kepala Dinas Pertambangan Kutai Timur Wijaya Rahman, menerima uang terkait pengurusan IUP ini. Isran mengaku tidak pernah dilapori oleh Wijaya.

Menurut surat dakwaan, Wijaya menerima uang Rp 100 juta dan selembar cek Rp 500 juta untuk bantuan biaya survei di beberapa lokasi IUP. Uang itu, menurut dakwaan, diberikan oleh Khalilur.

Selanjutnya, Isran menerbitkan keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 540.1/K.237/HK/IIII/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Arina Kota Jaya Tanggal 26 Maret 2010. Surat dakwaan juga menyebutkan bahwa sebelum IUP itu diterbitkan, Nazaruddin memerintahkan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai (sekarang mantan) Yulianis untuk mengeluarkan dana perusahaan Rp 3 miliar dengan menerbitkan beberapa lembar cek untuk mengurus IUP melalui Khalilur.