Pengamat: Fungsi Menko Bisa Diambil Alih oleh Wapres

"Mengoordinasikan anak buahnya saja, kementerian kesulitan. Secara konseptual, tidak masuk akal," ujar Medrial dalam diskusi bertajuk "Manajemen Politik dan Postur Kabinet" di Restoran Rarampa, Jakarta Selatan, Sabtu (30/8/2014).

Ia menuturkan, fungsi koordinasi oleh kementerian koordinator (kemenko) memang terlihat sederhana, tetapi sebenarnya cukup rumit untuk dilaksanakan. Menurut dia, jika hanya fokus pada koordinasi, maka menko tidak turun pada tataran operasional, tetapi cukup mengadakan rapat untuk menerapkan perencanaan yang sudah dibuat. Strategi ini harus diluruskan pada keseluruhan sektor oleh satu orang.

"Bisa saja menko itu dihilangkan sehingga wapres berfungsi lebih banyak. Wapres bisa difungsikan untuk itu. JK kan sangat cocok," sebut Medrial.

Gaya kepemimpinan JK yang selalu turun ke tataran operasional bisa menggantikan tugas menko. Saat menjadi wapres pada periode 2004-2009, ia terbiasa terjun ke lapangan untuk mengidentifikasi masalah dan memanggil para "komandan". Ia pun menagih tanggung jawab para "komandan" lapangan tersebut.

"Dengan demikian, fungsi strategis bisa dilakukan menteri, sementara koordinasi dan implementasi diserahkan ke wapres," ujar Medrial.

Sebelumnya, presiden terpilih Joko Widodo sempat mempertimbangkan untuk menggabungkan beberapa kementerian. Senada dengan Jokowi, Universitas Gadjah Mada (UGM) pun mengusulkan agar Jokowi merampingkan kabinet. Perampingan kabinet itu diusulkan menjadi sekitar 28 kementerian dari jumlah 34 kementerian dalam pemerintahan saat ini.

Seperti diketahui, tiga perguruan tinggi negeri (PTN) dilibatkan dalam pembentukan kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Ketiga PTN itu adalah UGM, Universitas Airlangga, dan Universitas Andalas. Mereka bekerja di bawah kelompok kerja (pokja) arsitektur kabinet Tim Transisi Jokowi-JK.

Di luar tiga PTN tersebut, Tim Transisi Jokowi-JK juga meminta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk mempresentasikan arsitektur kabinet yang dibuatnya. Semua masukan dari ketiga PTN dan LIPI itu sifatnya hanya untuk memperkaya opsi guna mendapatkan struktur kabinet yang efektif. Sampai saat ini, semua masukan masih terus dikaji oleh Tim Transisi Jokowi-JK.