Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Pastikan Partai Demokrat Akan Dukung Pemerintahan Jokowi Jika Tidak Rugikan Rakyat

Kompas.com - 29/08/2014, 22:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan mendukung kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla jika tidak rugikan rakyat. SBY menyatakan partainya akan konsisten dalam hal kebijakan, tidak akan berubah-ubah.

"Kalau Pak JK, tentu bersama Pak Jokowi, jika saat memerintah berencana menaikan harga BBM, tentu sudah dipikirkan baik-baik, saya dalam posisi setuju kalau untuk kebaikan semua," kata SBY dalam wawancara eksklusif di Youtube, Jumat (29/8/2014).

Dukungan yang diberikan SBY bersama Partai Demokrat juga memperhatikan rincian dari rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.

SBY menekankan, partai yang dipimpinnya akan menitikberatkan pada dampak dari kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Jokowi-JK. Jika kebijakan itu berdampak merugikan rakyat, maka SBY bersama Partai Demokrat akan jelas-jelas menolaknya.

"Tentu (dilihat) berapa besar naiknya, kapan dinaikan, lalu ada tidak proteksi atau perlindungan ke rakyat miskin. Kalau besaran pas, timingnya tepat, dan pemerintahan Jokowi juga perhatikan yang miskin yang terdampak dari (kenaikan harga) BBM itu, Partai Demokrat pasti setuju, akan mendukung," sebut SBY.

Meski begitu, SBY mengritisi partai lain yang kerap tidak konsisten dalam menyikapi kebijakan pemerintah. SBY menegaskan, Partai Demokrat akan konsisten mendukung selama kebijakan itu tidak memberatkan rakyat.

"Partai kami mau ada pemilu atau tidak kalau kebijakan itu logis, kami dukung. Kami konsisten, jangan sampai ada parpol berubah-ubah, setuju tidak, setuju tidak. Kalau pemerintahan Pak Jokowi ada kebijakan bagus dan realistis, partai yang saya pimpin pasti dukung tapi kalau tidak baik untuk rakyat ya pasti kami tidak setuju," tutup SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com