Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Audiensi dengan Kementerian SBY, Tim Transisi Tidak Ajak Pokja

Kompas.com - 29/08/2014, 16:45 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Deputi Tim Transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, mengatakan, pihaknya akan menggelar audiensi dengan sejumlah kementerian/lembaga yang dianggap prioritas. Audiensi dilakukan untuk melancarkan transisi pemerintahan saat ini.

Andi menjelaskan, dalam audiensi tersebut, Tim Transisi akan meminta penjelasan pada kementerian/lembaga terkait kebijakan yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan Jokowi-JK nanti. Tim Transisi Jokowi-JK juga akan memperdalam persiapan kementerian/lembaga pada masa transisi pemerintahan ini.

"Mekanismenya adalah audiensi, kami temui menteri atau pejabatnya untuk menanyakan persiapan transisinya seperti apa," kata Andi, saat dihubungi, Jumat (29/8/2014).

Sesuai dengan pernyataan Jokowi, Tim Transisi menjadikan Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Pertanian sebagai kementerian/lembaga yang menjadi prioritas untuk diajak berkoordinasi.

Meski sudah ada kementerian prioritas yang diajak untuk berkomunikasi, Tim Transisi masih menunggu arahan Jokowi mengenai waktu koordinasi dengan kementerian/lembaga tersebut. Andi menegaskan, koordinasi antara Tim Transisi dan kementerian di kabinet Presiden SBY tak akan melibatkan kelompok kerja (pokja) yang dibentuk Tim Transisi. Pasalnya, komunikasi tersebut akan diwakili oleh Deputi dan Kepala Staf Tim Transisi.

Presiden SBY dan Jokowi sepakat untuk mulai secara intensif menjalin komunikasi selama proses transisi pemerintahan. Selain itu, Presiden SBY juga membuka pintu bagi Jokowi melalui Tim Transisi untuk mulai berkomunikasi dengan jajaran pemerintahan yang akan ditunjuknya. Pernyataan itu dilontarkan Presiden SBY seusai bertemu dengan Jokowi di Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8/2014) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com