Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Butuh 48 Kapal Perang

Kompas.com - 28/08/2014, 09:37 WIB


SURABAYA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan mencatat besaran kebutuhan ideal alat utama sistem senjata (Alutsista) untuk memperkuat keamanan perairan Indonesia sesuai rencana strategis mencapai 48 unit kapal, termasuk armada untuk perang.

"Dari puluhan kapal itu sebanyak 16 unit berupa kapal cepat rudal (KCR) 60 meter, 16 unit KCR 40 meter, dan 16 unit kapal patroli cepat," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro usai menerima kapal pesanan TNI AL yang kedua, KCR 60 M dengan nama KRI Tombak-629, di Dermaga PT PAL Indonesia, di Surabaya, Rabu (27/8/2014), seperti dikutip Antara.

Mengenai pembangunan 16 unit KCR tersebut, kata Purnomo, membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Apalagi, sampai sekarang kapasitas produksi PT PAL Indonesia hanya tiga unit kapal per tahun.

"Total KCR yang kami pesan tergolong multi role karena dipersenjatai dengan rudal, meriam, dan software yang bisa digunakan untuk perang elektronik," ujarnya.

Ia menambahkan, desain kapal yang dilengkapi sistem multi role itu diyakini mampu bertempur dengan mengantisipasi serangan udara, laut, maupun darat.

"Bahkan terhadap perang warfare sekalipun," katanya.

Pada kesempatan serupa, KSAL Laksamana Marsetyo menambahkan, pembangunan KCR 60 meter akan diserahkan ke PT PAL Indonesia sebagai Lead Integrator. Sementara, untuk KCR 40 meter nantinya akan dibangun di galangan kapal di Batam.

"Dengan demikian, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan produksi galangan kapal nasional," katanya.

Di sisi lain, Direktur Utama PT PAL Indonesia M Firmansyah Arifin mengemukakan, terkait pembangunan satu unit KCR 60 m tersebut membutuhkan dana Rp 125 miliar. Besaran tersebut hanya pembangunan fisik atau belum termasuk biaya persenjataannya.

"Kini KCR kedua pesanan TNI AL tersebut diberi nama KRI Tombak-629. Kapal itu dipesan di tempat kami dan hari ini diterima langsung Menhan, Purnomo Yusgiantoro," katanya.

Sebelumnya, lanjut dia, Kemenhan telah menerima kapal pertama pada 28 Mei lalu yang diberi nama KRI Sampari. Rencananya, kapal terakhir pesanan Kemenhan diserahkan pada September tahun 2014 dan sekarang masih dalam proses.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com