Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Ingin Lukman Hakim Jadi Menteri Agama dalam Pemerintahan Jokowi-JK

Kompas.com - 25/08/2014, 18:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) semakin serius mendekati Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk diajak masuk dalam koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nantinya. PDI-P ingin elite PPP Lukman Hakim Syaifuddin kembali menjabat menteri agama dalam pemerintahan mendatang.

"PPP masih membangun penjajakan dan komunikasi. Kami juga melihat Lukman Hakim sebagai menag baru yang memberikan warna empat pilar," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Achmad Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2014).

Basarah melihat sosok Lukman Hakim layaknya almarhum politisi senior PDI-P yang juga mantan Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Taufiq Kiemas.

"Almarhum menggagas nilai-nilai dalam empat pilar berbangsa dan bernegara. Saya kira itu kelihatan Pak Lukman mengimplementasikan dan secara politik dan ideologi cocok untuk menjadi menteri agama," tutur anggota Komisi III DPR.

Basarah menampik jika koalisi Jokowi-JK disebut transaksional. Menurut dia, pembagian kursi menteri akan sangat didasarkan pada kompetensi seseorang. Lukman Hakim, sebut dia, memiliki kapasitas sebagai menteri agama.

"Kami berharap bisa menyamakan persepsi dan paradigma baru bahwa koalisi itu tanpa syarat," kata Basarah.

Saat diminta tanggapannya soal keinginan PDI-P tersebut, Lukman Hakim mengelak. Dia terus-menerus menolak menjawab pertanyaan terkait politik.

"Saya fokus dulu di sini (Menteri Agama). Jangan berandai-andai terlalu jauh. Saya sedang diuji, saya belum lulus tes ini. Jadi, biarkan saya fokus sampai Oktober," kata Lukman.

Lukman baru mulai menjabat menag pada 9 Juni 2014. Ia menggantikan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang mengundurkan diri setelah terjerat kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji. (baca: Bertemu Presiden, Suryadharma Mengundurkan Diri sebagai Menag)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com