Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Teknik Paspampres Saat Mengawal Jokowi "Blusukan"

Kompas.com - 23/08/2014, 10:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo telah mewanti-wanti agar Paspampres tidak membatasi geraknya untuk lebih dekat dengan rakyat saat blusukan. Asisten Operasi Komandan Paspampres Kolonel A Budi Handoyono mengatakan, pihaknya siap menyesuaikan diri dengan keinginan Jokowi itu.

Menurut Budi, Paspampres juga berpengalaman mengawal presiden dan wakil presiden yang berkarakter khas, seperti BJ Habibie.

"Akan disesuaikan dengan tingkat keamanan. Kami tidak berdiri sendiri. Kami berintegrasi dengan unsur TNI lainnya dan Polri. Kan ada ring 1, 2, dan 3," ujarnya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Namun, kata Budi, Paspampres tetap menerapkan standar maksimal dengan tetap memberikan kenyamanan kepada Jokowi. "Contohnya pengamanan pada kegiatan APEC. Saat itu, kami maximum security, tetapi (yang dikawal) merasa nyaman," kata Budi.

Terkait pengamanan Jokowi ketika blusukan, Budi mengatakan, Paspampres sudah memiliki teknik-teknik khusus untuk kegiatan seperti itu. Menurut dia, Paspampres tetap mengedepankan kenyamanan. Salah satu caranya dengan menempatkan personel yang memakai pakaian kasual.

Sementara itu, Wakil Asisten Operasi Panglima TNI Laksma Darmanto mengatakan, pihaknya akan senantiasa berkonsultasi dengan Jokowi. Apabila Jokowi hendak blusukan dan Paspampres menilai lokasinya tidak aman, maka Paspampres akan segera memberi tahu Jokowi.

"Prinsipnya, kalau beliau melakukan kegiatan, kami akan memberikan saran-saran terkait keamanan. Apabila tidak aman, tugas kami semakin berat dan itu tugas Paspampres untuk memberi tahu presiden," ujar Darmanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com