Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI: Ada yang Nekat Bawa Peluru Tajam, Komandannya Saya Gantung

Kompas.com - 21/08/2014, 09:11 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengingatkan seluruh prajuritnya untuk hati-hati dalam mengamankan sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (21/8/2014). Panglima TNI tidak ingin ada pasukannya yang membawa peluru tajam.

"Saya ingatkan semuanya, tidak ada satu pun prajurit yang membawa peluru tajam. Ada yang nekat, komandannya saya gantung," kata Moeldoko saat memimpin apel gabungan 5.000 personel TNI di Jakarta International Expo Kemayoran, Kamis pagi.

Pasukan yang disiagakan dalam apel tersebut di antaranya Pasukan Kodam Jaya sebanyak 2.100 personel, Kostrad 900 personel, Kopassus 500 personel, Marinir 900 personel, dan Paskhas 400 personel.

Moeldoko menegaskan, prajurit TNI harus bersikap tegas dan profesional terhadap segala aksi dan tindakan yang meresahkan masyarakat.

"Tegas dan profesional, jangan keluar dari koridor itu. Apabila terjadi sesuatu di luar kebiasaan dan ada kelompok tertentu yang anarkistis, prajurit TNI tidak boleh ragu berbuat. Panglima tanggung jawab sepenuhnya," ujar Moeldoko.

Moeldoko menilai, penggunaan peluru tajam dalam mengamankan demonstran justru akan memperkeruh keadaan.

"Saya tidak mau sampai ada kejadian seperti di Ferguson," kata Moeldoko.

Di Ferguson, Amerika Serikat, seorang remaja berkulit hitam, Michael Brown, ditembak mati polisi setempat. Penembakan tersebut menimbulkan kerusuhan.

Rencananya, MK akan membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2014 pukul 14.00 WIB. Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan kembali mengerahkan massa untuk berunjuk rasa di depan Gedung MK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com