Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI: Jangan Coba-coba Bertindak Merusak!

Kompas.com - 20/08/2014, 17:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima TNI Jenderal Moeldoko memperingatkan peserta aksi unjuk rasa yang akan turun ke jalan menjelang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi, Kamis (21/8/2014), untuk tetap menjalankan aksi damai. Apabila ada aksi anarkistis, Moeldoko mengungkapkan, TNI akan siap bertindak keras untuk menjaga kondisi.

"Intinya saya mengimbau supaya demo yang sekarang berjalan cukup bagus itu, pertahankan. Jangan coba-coba melakukan tindakan yang merusak. Kami akan bertindak keras," ujar Moeldoko seusai rapat terbatas dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Rabu (20/8/2014).

Untuk menjaga situasi keamanan besok, Moeldoko menuturkan, 23.000 personel TNI akan diturunkan untuk membantu kerja kepolisian. Semua personel TNI ini akan mengamankan tempat yang belum terjangkau Polri.

"Contohnya, pada sektor publik di sentra ekonomi dan seterusnya. Kami akan menyiapkan untuk mem-back up kepolisian untuk menutup daerah-daerah tersebut sehingga semuanya menjadi perhatian kita," kata Moeldoko.

Lebih lanjut, Moeldoko juga mengakui adanya pergerakan massa yang cukup besar dari Jawa Barat. Pihak TNI, kata Moeldoko, sudah mendeteksi pergerakan kelompok ini. Namun, dia memastikan bahwa TNI sudah mengantisipasi hal itu.

"Tadi saya teleconference dengan para Pangdam, semuanya pada posisi siap semua," ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan perkara sengketa perselisihan hasil suara pemilihan umum yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa pada 21 Agustus. Untuk pengamanan di Jakarta, Polri khusus menurunkan 22.000 personelnya yang merupakan gabungan dari beberapa kepolisian daerah. Di berbagai daerah, polisi juga melakukan penyekatan di pintu-pintu perbatasan menuju Jakarta. Sutarman menegaskan bahwa pada tanggal 19-22 Agustus, kepolisian dan juga TNI menerapkan pengamanan Siaga I.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com