Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berharap MK Beri Keputusan Sengketa Pilpres Seadil-adilnya

Kompas.com - 16/08/2014, 22:57 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Mahkamah Konstitusi dalam waktu dekat akan segera mengambil keputusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan pasangan capres dan cawapres nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Keputusan yang diambil MK diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi tiga pihak yang berperkara. Hal itu diungkapkan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum, Chusnul Mariyah, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (16/8/2014).

Ketiga pihak itu adalah pemohon, Prabowo-Hatta, termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak terkait Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Selama masih ada waktu, kami memohon MK memutuskan dengan seadil adilnya dengan semua data yang dibawa oleh pemohon, termohon, terkait dan saksi ahli," kata Chusnul.

Chusnul menggambarkan jika sembilan orang hakim MK layaknya para "Wali Songo" yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa beberapa waktu lalu. Sehingga, ia optimistis, jika para hakim itu akan memberikan keputusan adil yang tentu tidak akan merugikan salah satu pihak.

"Saya punya optimis majelis "Wali Songo" yang anggotanya sembilan itu akan memutuskan dengan seadil-adilnya. Mari kita doakan sembilan wali kita yang menjadi di Mahkamah Konstitusi berbuat yang seadil-adilnya demi bangsa dan negara," ujarnya.

Untuk diketahui MK telah merampungkan proses pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan oleh pihak pemohon, termohon, dan terkait, Jumat (15/8/2014). MK rencananya akan melanjutkan pemeriksaan terhadap berkas yang diajukan oleh masing-masing pihak, Senin (18/8/2014).

MK memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyerahkan kesimpulan hingga Selasa (19/8/2014), sebelum akhirnya akan memutuskan gugatan yang diajukan oleh pasangan Prabowo-Hatta, Kamis (21/8/2014) mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com